Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Anggaran tersebut hanya disetujui untuk menggaji dan menunjang 50 anggota TGUPP dari 67 yang ada saat ini. Artinya, 17 orang lainnya harus diberhentikan.

Dalam keputusan itu pun banyak muncul perbedaan suara dari anggota legislatif. Fraksi PSI dan PDI-P gaduh, dan ingin TGUPP ditiadakan.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai fraksi-fraksi oposisi tersebut menentang TGUPP karena tim itu sudah bekerja secara efektif.

"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," ucap Anies di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," lanjut dia.

Baca juga: Gaduh Anggota TGUPP Rangkap Dewan Pengawas RSUD hingga Terancam Diberhentikan

Menurut Anies, TGUPP telah membantu pekerjaan ataupun program-program gubernur secara baik hingga membuat kritik selalu datang.

"Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu, buat saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP itu makin dirasakan," tutur dia.

Ketika ditanya terkait salah satu anggota TGUPP yang menjabat sebagai dewan pengawas tujuh rumah sakit di Jakarta, Anies hanya menyebutkan akan melihat aturannya terlebih dahulu.

Namun, ia tak menjelaskan aturan mana yang akan menjadi acuan.

"Nanti kita lihat aturan saja, kita lihat aturan," ujar Anies singkat.

Diketahui, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran TGUPP DKI Jakarta dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Pemprov DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran Rp 19,8 miliar dalam RAPBD 2020. Anggaran itu paling banyak digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

Baca juga: DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Namun, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran hanya untuk gaji 50 anggota TGUPP. Belum diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk gaji 50 anggota tersebut.

"Dengan mengucapkan bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," ujar Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sambil mengetuk palu dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019) malam.