Jika Melanggar Aturan, Izin Penyelenggaraan DWP Akan Dicabut Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencabut izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) jika melanggar aturan yang telah diberikan.

Salah satunya jika ketahuan melanggar larangan penggunaan dan peredaran narkoba.

"Kami, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mencabut izin apabila ditemukan penyimpangan," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali saat konferensi pers Izin Penyelenggaraan Konser Musik DWP, di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Selama DWP berlangsung dari 13-15 Desember 2019, panitia penyelenggara wajib mengawasi dan memastikan tidak adanya pelanggaran.

"Nanti dalam pelaksanaannya, kegiatan DWP harus menaati semua aturan, khususnya terkait soal larangan narkorba, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya yang ada," jelas dia.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Penyelenggara DWP Janji Tak Langgar Aturan soal Peredaran Narkoba

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, permohonan penyelenggaraan DWP sudah diperiksa secara benar dan teliti oleh Pemprov DKI.

Sehingga, saat diloloskan sudah dijamin akan menaati aturan.

"Permohonan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui rekomendasi teknis dan kesenian untuk kegiatan yang ada sudah tahu, sudah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP," kata Saefullah.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan izin penyelenggaraan. Syaratnya, kegiatan tersebut harus bebas dari peredaran narkoba.

Diketahui, sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP yang akan berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Geprindo menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem".

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman.

Baca juga: Penolakan DWP, Acara Musik Tahunan yang Sempat Diboyong ke Bali Lalu Pulang Kampung

Lalu pada Kamis (12/12/2019), Gerakan Pemuda Islam (GPI) juga berunjuk rasa di depan Balai Kota menuntut acara ini dibatalkan.