Polisi Turunkan 597 Personel Amankan DWP 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kepolisian mengerahkan 597 personel untuk mengamankan acara Djakarta Wharehouse Project (DWP) 2019 yang akan dilaksanakan di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, dari 13-15 Desember 2019.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan, ratusan personel tersebut akan berjaga di sejumlah titik termasuk di dalam lokasi penyelenggaran acara musik tersebut.

"Ada 597 personel. Kami sudah koordinasi dengan penyelenggara (DWP) dan Pemprov, ada petugas Polri yang berkoordinaai dengan petugas Satpol PP menggunakan pakaian preman dan pakaiman dinas dengan panitia. Sudah ada bagian masing-masing," ujar Harry di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Pendapatan Pajak dari DWP Capai Rp 10 Miliar

Harry menyebutkan, kepolisian akan melakukan pengamanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) karena DWP 2019 telah mengantongi izin pelaksanaan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Yang terpenting kita backup dari Pemprov. Tadi Pemprov menyampaikan bahwa DWP harus berjalan karena sudah ada izinnya. Kami di lapangan akan backup untuk pengamanannya. Kita mulai hari ini, dari kemarin kami sudah ke lokasi juga," tuturnya.

Terkait isu adanya unjuk rasa di lokasi pelaksanaan DWP, Harry tidak melarangnya.

Namun, Ia meminta agar tetap mematuhi aturan dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat lainnya.

"Kami juga sudah sampaikan kalau menyampaikan aksi unjuk rasa silakan diperbolehkan asalkan jangan mengganggu arus lalu lintas, jangan membuat keributan. Sudah ada aturannya masing-masing ya," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Penyelenggara DWP Janji Tak Langgar Aturan soal Peredaran Narkoba

Diketahui, DWP akan diselenggarakan pada 13-15 Desember 2019 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Acara ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat yaitu Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Mereka berunjuk rasa di balai kota, Jakarta Pusat menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan DWP.