Gerindra: Riza Patria Sudah Siapkan Surat Pengunduran Diri dari DPR untuk Syarat Cawagub

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan calon wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria harus menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI minggu depan.

Surat pengunduran ini akan diserahkan kepada panitia pemilihan (panlih) wagub DKI ketika sudah terbentuk.

"Nanti semua diverifikasi panlih. Bahwa dalam isyaratnya surat pengunduran diri. Surat saja," ucap Taufik kepada wartawan di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Jadi Cawagub DKI, Riza Patria Siapkan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPR

Bahkan menurut dia, saat ini Riza sudah membuat surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI.

"Sudah buat (surat) mengundurkan diri," tuturnya.

Selanjutnya surat itu akan diserahkan kepada panlih untuk diverifikasi karena termasuk salam satu syarat sebagai cawagub DKI.

Tak hanya itu Riza akan mengikuti prosesdur pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI.

"Surat akan mengundurkan diri, ya dikirim juga (ke panlih). Pengunduran diri (di DPR) ada proses, tapi pernyataan pengunduran diri itu bagian dari persyaratan," jelas Taufik.

Diketahui, dalam draf tata tertib pemilihan wagub DKI, tertulis aggota DPR, DPRD, DPD, polisi, TNI, dan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi cawagub DKI Jakarta harus mengundurkan diri dari profesinya.

Baca juga: Tata Tertib Disahkan, Anggota DPR yang Jadi Cawagub DKI Harus Mundur

Hal itu diatur dalam tata tertib pemilihan wagub DKI, bagian dari Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, yang telah disahkan DPRD DKI Jakarta pada Rabu (19/2/2020).

Pasal 44 Ayat 1 Huruf q dan r peraturan tersebut menyatakan, salah satu syarat ditetapkan menjadi wagub DKI Jakarta adalah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD, DPD, DPR, TNI, Polri, PNS, dan kepala desa, sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, dan PNS itu harus diserahkan saat mendaftarkan diri sebagai cawagub DKI.

Surat pengunduran diri itu harus dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari instansi terkait. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 44 Ayat 2 Huruf l peraturan tersebut.

Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran dengan menyerahkan berbagai persyaratan menjadi cawagub kepada panitia pemilihan (panlih) yang dibentuk DPRD DKI Jakarta.

Mekanismenya, panlih akan meminta cawagub usulan partai pengusung untuk melengkapi persyaratan. Permintaan itu disampaikan melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kemudian, Anies diberikan waktu paling lama lima hari untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan cawagub, termasuk surat pengunduran diri sebagai anggota DPR dan lainnya, kepada panlih.

Panlih kemudian akan memverifikasi berkas persyaratan, menetapkan cawagub yang memenuhi syarat, hingga menggelar pemilihan wagub dalam rapat paripurna DPRD DKI.