BPTJ Dorong Pemkot Depok Subsidi Angkutan Umum

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok diminta mulai menciptakan formula subsidi bagi operasional angkutan umum.

Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Edi Nursalam menyatakan, hal itu selaras dengan rencana-rencana yang telah termaktub dalam rencana induk transportasi Jabodetabek (RITJ).

"Kami mengimbau agar angkutan umum tetap bisa dipertahankan, tapi secara resmi, ya. Itu ada kewajiban di RITJ, bahwa pemerintah daerah harus menyediakan subsidi," jelas Edi kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (24/2/2020).

Baca juga: BPTJ Harap Pembangunan Transportasi Berbasis Rel di Depok Berlangsung pada 2022

"Nah ini kita dorong, Pemkot Depok agar menyiapkan subsidi untuk angkutan umum," lanjutnya.

Angkutan umum di Depok saat ini memang mulai tergerus seiring dengan berkembangnya moda transportasi berbasis daring maupun ojek online.

Sama halnya dengan fenomena di DKI Jakarta dan kota-kota satelitnya, moda transportasi berbasis daring lebih diminati karena dianggap lebih efisien.

Baca juga: Depok Akan Punya Kereta yang Terintegrasi dengan KRL dan LRT

Menurut Edi, tanpa disubsidi, angkutan-angkutan umum ini cepat atau lambat bakal menemui ajalnya.

Ia mencontohkan subsidi yang digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap operator-operator angkutan umum, mulai dari Transjakarta, termasuk moda angkutan kota JakLingko, juga operator MRT dan LRT.

Subsidi untuk operasional Transjakarta sendiri mencapai Rp 3 triliun lebih untuk tahun ini.

"Angkutan umum ini harus disubsidi, kalau tidak, akan habis dia. Di mana-mana subsidi. DKI Jakarta saja itu subsidi Rp 3 triliun, masa di Depok tidak disubsidi," tutur Edi.