Perwakilan Penggugat Optimistis Banyak Korban Banjir yang Tetap Gugat Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan kelompok penggugat Pemerintah Provinsi DKI terkait banjir Jakarta 2020 merasa optimistis akan banyak korban banjir yang tetap melanjutkan gugatan class action.

Untuk diketahui, gugatan tersebut diajukan berdasarkan tata cara gugatan perwakilan kelompok. Pada gugatan class action tersebut terdapat lima orang bertindak sebagai wakil kelompok.

Salah satu wakil kelompok gugatan class action banjir Jakarta 2020 Syahrul Partawijaya menjelaskan, banyak dari anggota kelompok gugatan yang menyadari bahwa class action ini sangat penting.

Baca juga: Gugatan Korban Banjir Jakarta Dinyatakan Sah, Sidang Class Action Terhadap Anies Dilanjutkan

"Kami tidak melihat sama sekali rasa pesimisme. Justru kami optimis bahwa nanti malah banyak yang ikut serta (menggugat)," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Dari 312 warga yang terdaftar sebagai penggugat, lanjut Syahrul, tidak menutup beberapa di antaranya menyatakan mundur dan tidak melanjutkan gugatan.

Untuk itu, Syahrul mengharapkan agar para korban tetap kompak untuk melanjutkan gugatan class action tersebut.

Baca juga: Empat Fakta dalam Sidang Perdana Gugatan Class Action Banjir Terhadap Anies

"Mungkin ada yang mengundurkan diri, tapi tidak akan banyak. Masalahnya kan sekarang sidang ditunda. Padahal sudah ada kepastian bahwa PN Jakpus sudah menerima kasus itu," kata Syahrul.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewajibkan para penggugat banjir Jakarta 2020 membuat pengumuman notifikasi jika mereka mundur dari gugatan yang diajukan secara class action.

Tim Advokat Gugatan Class Action Banjir Jakarta 2020 Azas Tigor Nainggolan mengatakan, belum ada korban banjir yang mengundurkan diri dari kelompok gugatan.

"Ya kita sih berharap enggak ada mundur karena kan ini gugatannya dari masyarakat. Ini kan sebuah kesadaran mereka ingin mengajukan haknya," ungkapnya.
Adapun gugatan tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak merespon cepat korban yang terdampak banjir.

Lewat gugatan itu, warga menutut Anies membayar uang kompensasi kerugian akibat banjir lebih dari Rp 42 miliar.