Serikat Pekerja Sebut Korban PHK di Depok Lebih Banyak dari Klaim Pemerintah

DEPOK, KOMPAS.com – Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno mengungkapkan bahwa jumlah pegawai di Depok yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan jauh lebih tinggi ketimbang klaim Pemerintah Kota Depok.

"Riilnya bisa 1.000-an (pegawai kena PHK), dari (PHK) Ramayana, hotel-hotel, tapi kan yang tercatat hanya sekian, karena pada enggak mau daftarin, apalagi yang dirumahkan,” ujar Wido kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

Menurut Wido, setidaknya ada 23 perusahaan yang hingga saat ini sudah melakukan PHK terhadap para pegawai.

Baca juga: Cimanggis, Zona Paling Merah Covid-19 di Depok

Perusahaan-perusahaan itu disebut semakin lemah kemampuan produksinya karena sejak pandemi Covid-19 merebak, suplai bahan material dan barang impor untuk produksi perusahaan seret.

Dari jumlah itu, Wido turut memasukkan para pegawai yang kontraknya tak diperpanjang oleh perusahaan sebagai kelompok pegawai kena PHK akibat Covid-19.

“Ada sekitar 23 perusahaan. Ada yang industri manufaktur, jasa, garmen apalagi,” kata dia.

“Garmen sebetulnya lebih dari ribuan (PHK) tapi tidak bisa terdeteksi. Mal-mal di Depok, hotel, banyak PHK tapi tak tercatat. Banyak saudara kita habis kontrak pula,” tambah Wido.

Sementara itu, Pemerintah Kota Depok melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Manto Jorghi mengklaim bahwa jumlah pegawai korban PHK hanya 397 orang, sedangkan pegawai yang dirumahkan 1.282 orang.

Baca juga: Sepekan PSBB di Depok, Pemkot Sebut Belum Ada Penambahan PHK

Jumlah itu tak bertambah sama sekali selama dua pekan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Depok.

“Belum ada (lagi) kabar (pegawai) yang ter-PHK,” ujar Manto ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Wido beranggapan, pemerintah tak perhatian kepada para pegawai korban PHK dan dirumahkan, meskipun Manto menyebut bahwa 397 korban PHK telah didaftarkan dalam program prakerja Kementerian Ketenagakerjaan.

“Menurut saya, Disnaker kurang tanggap tentang itu, kurang peduli terhadap nasib buruh. Contoh, banyak saudara kita yang ada dirumahkan tidak gajian, tidak ada solusinya,” tutup dia.