3 Fakta Bansos Pemprov Jabar Tak Tersalurkan di Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, datang ke Kota Depok pada hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 15 April lalu.

Hari itu, ia juga meresmikan distribusi 10.000 paket bantuan sosial (bansos) untuk warga Depok.

Dalam perkembangannya, jumlah penerima bansos berisi paket sembako (sembilan bahan pokok) seharga Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000 itu bertambah hingga 47.000 penerima.

Namun, hampir 10 persen dari seluruh alokasi bansos Pemprov Jawa Barat di Depok itu justru tak tersalurkan sesuai rencana.

Baca juga: Setengah Ton Telur Bansos Pemprov Jabar untuk Warga Depok Membusuk, Ini Penjelasannya

Berikut sejumlah hal yang dirangkum Kompas.com terkait hal itu:

1. Sebanyak 4.000 bantuan tak terdistribusi

Kepala Kantor Pos Kota Depok, Diki Hendrawansah menjelaskan bahwa sekitar 4.000 paket dari total 47.000 paket itu termasuk dalam kategori "retur". Sebanyak 4.000 paket itu tak tersalurkan hingga akhir masa distribusi yang jadi tanggung jawab Kantor Pos.

"Ada masa distribusi dan ada akhir masa distribusi dan inilah barang yang kami simpan di salah satu gudang untuk menunggu lebih lanjut, apakah barang ini kami distribusikan lagi atau kami serahkan ke pemda," kata Diki kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Baca juga: 4.000 Paket Sembako dari Pemprov Jabar Tak Tersalurkan di Depok karena Retur

Sebagian besar dari barang-barang itu akhirnya disalurkan ke yayasan-yayasan yatim piatu, panti jompo, hingga pondok pesantren.

2. Penerima tak sesuai data alamat

Musabab di balik tak tersalurkannya 4.000 paket bansos itu adalah data yang tidak akurat, baik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS.

Petugas pos disebut telah berupaya mencari alamat sebagaimana yang tertera di dalam data, tetapi tak dikenali oleh aparat setempat dengan berbagai alasan.

"Kemarin ada yang retur karena pindah alamat, meninggal tanpa ahli waris, dan dobel bantuan, sementara pemerintah tidak boleh dobel bantuan," ujar Diki.

"Data ini (penerima bantuan sosial) valid tapi saat distribusi meninggal atau pindah, itu kan bukan berarti data tidak valid, tetapi memang terjadi secara bersamaan saja," kata dia.

Akibat manajemen data yang buruk, 4.000 paket bansos itu harus dialokasikan ulang menurut petunjuk pemerintah. Alokasi baru akhirnya jatuh kepada beberapa pihak yang dianggap berhak menerima paket bansos tersebut, yakni panti asuhan, panti jompo, dan pondok pesantren.

3. Hampir setengah ton telur dimusnahkan

Sebanyak sisa 256 tray atau nyaris 500 kilogram telur akhirnya terpaksa dimusnahkan karena dianggap sudah tidak layak konsumsi.

Pemusnahan dilakukan pada Sabtu pekan lalu oleh Kantor Pos Kota Depok, disaksikan beberapa unsur pemerintah kota termasuk Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan Kota Depok.

"Kami sebagai pihak yang diberi kerja memang sepenuhnya bertanggung jawab, tetapi kan memang telur ada masanya," sebut Diki.

Ia menyatakan, mulanya ada lebih dari 256 tray telur yang tersisa tetapi sudah terlebih dulu disalurkan ke tempat-tempat lain atas petunjuk pemerintah, seperti ke panti asuhan, panti jompo, dan pondok pesantren.

"Telur seminggu sudah tidak layak, itu kan bukan kesengajaan, tapi karena alamat sudah kami cari tapi oleh aparat setempat tidak dikenal," ujar Diki.

"Jadi, kami tarik lalu sambil menunggu petunjuk lebih jauh kami serahkan sebagian besar ke yayasan-yayasan, tersisalah 256 tray itu," tambah dia.