DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris menerbitkan surat tugas untuk sejumlah kepala dinas dan camat untuk hadir dalam helatan bertajuk "Great Leaders - Great Team - Great Result", Selasa (28/7/2020).
Acara yang disebut berupa seminar itu rencananya bakal digelar di luar Depok, tepatnya di salah satu hotel di Sentul Kabupaten Bogor.
Dalam surat tugas bernomor 800 / 8301 BKPSDM itu, para kepala dinas dan camat yang diundang diminta tidak digantikan oleh pihak lain.
Baca juga: Ini Komentar Idris dan Pradi soal Pecah Kongsi di Pilkada Depok 2020
Idris mengakui adanya kegiatan itu. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut resmi dan tujuannya selaras dengan yang tertera dalam surat tugas.
“Itu (acara tentang) wawasan, tentang masalah manajemen dan kepemimpinan. Isi kegiatannya ya memberikan wawasan kepada mereka. Tanya BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)," ujar Idris singkat, Selasa siang.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri mengatakan, acara tersebut murni seminar dalam hubungannya dengan persiapan para ASN dan organisasi perangkat daerah (OPD) menyambut new normal.
“Itu acara penguatan kepemimpinan dan budaya organisasi menghadapi kebiasaan normal baru,” kata Supian melalui pesan singkat, Selasa.
Baca juga: Idris Mengaku Didukung 5 Parpol, Segera Deklarasi Hadapi Pilkada Depok
Namun, acara ini kemudian jadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Isu netralitas ASN menjadi fokus pengawasan, sebab Idris kemungkinan besar akan mencalonkan diri lagi sebagai wali kota pada Pilkada Depok 2020 nanti.
“Kami akan cek langsung ke sana dalam rangka memastikan isi acara tersebut sesuai dengan isi surat. Jika memang itu agenda pemda (pemerintah daerah) tentunya itu kewenangan pemda untuk menggelar kegiatan yang dipandang perlu. Peran kami untuk memastikan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan," beber Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, Selasa.
“Ini hal menarik dan jadi bahasan juga secara nasional, karena sangat dimungkinkan petahana melakukan manuver-manuver konsolidasi di luar wilayah Depok," lanjutnya.
Baca juga: Pilkada Depok 2020 Disebut Jadi Ujian Berat untuk PKS
Sementara itu, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan bahwa netralitas ASN dalam pemilu yang melibatkan petahana selalu jadi isu.
Oleh karenanya, ia mewanti-wanti bahwa kegiatan-kegiatan yang menyangkut ASN dengan calon petahana layak disoroti.
"Penetrasi ke birokrasi dan ASN pasti dilakukan (oleh calon petahana, di mana pun). Tentu dengan cara-cara yang soft dan tidak diketahui," kata dia, Selasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.