Perusahaan Swasta Non-esensial Boleh Bekerja di Kantor, Ini Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan perusahaan swasta di luar kategori 11 sektor usaha non-esensial untuk beroperasi di kantor.

Syaratnya, kapasitas maksimal hanya 25 persen dari total pegawai.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI, Minggu (13/9/2020).

"Tempat ini (gedung perusahaan swasta) bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," ujar Anies.

Baca juga: PSBB di DKI Fokus Hentikan Klaster Covid-19 Perkantoran

Anies menyebutkan, pimpinan kantor dan tempat kerja juga wajib mengatur kebijakan bekerja dari rumah (work from home).

Menurut dia, sejauh kasus terbanyak berasal dari klaster perkantoran.

Anies menyebutkan, fokus PSBB saat ini adalah pembatasan di area perkantoran.

"Di area pemerintahan kedisplinan untuk mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi di swasta harus ada peningkatan kedisplinan," tambah dia.

Oleh karena itu, Anies berharap dapat menekan penularan Covid-19 di area perkantoran.

Sebelumnya, Anies telah menetapkan PSBB akan dimulai pada 14 September 2020 selama dua minggu ke depan.

Menurut Anies, alasan penerapan PSBB total kembali karena adanya peningkatan kasus positif Covid-19 selama 12 hari pertama bulan September.

Baca juga: Anies: Sebut Penularan Covid-19 Terbanyak dari Perkantoran

"Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali," ujar Anies.

Penerapan PSBB pengetatan mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 diterbitkan tanggal 13 September 2020.

Anies berharap PSBB pengetatan bisa mengendalikan penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota.

"Bila tidak terkendali, dampak ekonomi sosial budaya akan sangat besar," ungkap Anies.