Pembahasan RAPBD 2021 DKI Molor, Mendagri Disebut Beri Peringatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Jupiter mengatakan, Menteri Dalam Negeri telah memberi peringatan kepada DPRD dan Pemprov DKI Jakarta karena pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 yang akan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (RAPBD ) DKI 2021 molor.

"Dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) sudah warning juga ini sudah mepet sekali," kata Jupiter melalui telepon, Rabu (4/11/2020).

Dia mengemukakan, pembahasan rancangan KUA-PPAS 2021 terlambat karena Pemprov DKI terlambat dalam memberikan rancangannya.

Baca juga: Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Jupiter menyayangkan cara Pemprov DKI Jakarta membahas anggaran dengan cara mendekati tenggat waktu.

"Kemarin baru selesai APBD (DKI 2020) perubahan, menurut saya ini telat sekali. Seharusnya diselesaikan di bulan Oktober awal harus sudah selesai. Kemudian di pertengahan Oktober kita sudah bahas KUAPPAS 2021," kata dia.

Jupiter mengatakan, Pemprov DKI beralasan keterlambatan penyusunan KUA-PPAS 2021 disebabkan pandemi Covid-19.

Pandemi yang melanda DKI Jakarta, kata Jupiter, mengakibatkan banyak Suku Dinas di wilayah DKI Jakarta menerapkan kerja dari rumah dan berpengaruh pada kinerja.

"Karena WFH (work from home) juga di Sudin dan seluruh SKPD ini yang menjadi hambatan juga karena ada PSBB ketat," ujar dia.

Pembahasan KUA-PPAS 2021 kini sedang berlangsung di Grand Cempaka Resort, Puncak, Jawa Barat. Rapat yang digelar Badan Anggaran DPRD DKI hari ini membahas KUA PPAS 2021 bersama 12 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) DKI Jakarta. Agenda rapat adalah penjelasan eksekutif mengenai rancangan KUA PPAS 2021.