Kompas.com - 03/11/2020, 20:03 WIB
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak memberikan akses publik terhadap draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.

Dia menilai transparansi yang diterapkan Anies salah karena mengunggah draf tersebut setelah selesai dibahas, bukan sebelum terjadinya pembahasan.

"Konsep transparansi Pak Gubernur salah, Pak Gubernur lebih percaya transparan (adalah) ketika anggaran sudah diketok palu (selesai dibahas)," ujar dia saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (3/11/2020).

William menilai hal tersebut bukanlah transparansi yang diinginkan publik. Semestinya, lanjut dia, sebelum pembahasan draf juga bisa diakses publik sehingga kejanggalan anggaran bisa dikoreksi bersama.

Baca juga: Pembahasan APBD-P DKI 2020 Molor, Pemprov Beralasan Anggaran Banyak Berubah karena Pandemi

"PSI percaya anggaran yang masih dalam tahapan perencanaan pun harus tetap dipublikasi," ujar dia.

Adapun sebelumnya, Publik tak memiliki akses untuk melihat draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 yang segera dibahas Pemprov DKI Jakarta bersama anggota DPRD Rabu besok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan pembahasan dilakukan per komisi dan hanya anggota DPRD yang diberikan draf KUA-PPAS 2021.

"Jadi pak, ini pembahasan ini disampaikan melalui pembahasan per komisi, jadi sudah dishare di komisi, mereka pasti akan terinformasi," ujar Nasruddin.

Baca juga: Fraksi PSI Tagih Sistem Smart E-budgeting yang Dijanjikan Anies

Dia mengatakan cara tersebut merupakan prosedur pembahasan KUA-PPAS sebelum menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 mendatang.

Nasruddin juga membantah jika cara tersebut dikatakan tidak transparan. Pasalnya semua proses disampaikan ke DPRD DKI Jakarta.

"Bukan tidak transparan, tapi memang prosedurnya seperti ini, kita sudah diawasi BPK dan DPR," tutur dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Sejumlah Warga Jakarta: Ikut Vaksinasi Covid-19 agar Lancar Bepergian

Pengakuan Sejumlah Warga Jakarta: Ikut Vaksinasi Covid-19 agar Lancar Bepergian

Megapolitan
Cari Pahlawan Pandemi, KG Media Ajak Masyarakat Donasi Darah dan Plasma Konvalesen

Cari Pahlawan Pandemi, KG Media Ajak Masyarakat Donasi Darah dan Plasma Konvalesen

Megapolitan
Polisi Belum Temukan Unsur Pidana Kasus Makelar Kremasi Jenazah Pasien Covid-19

Polisi Belum Temukan Unsur Pidana Kasus Makelar Kremasi Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Antre sejak Pagi, 500 Pelaku UMKM dan Sopir Angkot di Kota Bogor Ikuti Vaksinasi Massal Covid-19

Antre sejak Pagi, 500 Pelaku UMKM dan Sopir Angkot di Kota Bogor Ikuti Vaksinasi Massal Covid-19

Megapolitan
Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM Level 4, Seleb Tiktok Akan Disidang Pidana Ringan

Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM Level 4, Seleb Tiktok Akan Disidang Pidana Ringan

Megapolitan
Suami Bunuh Istri di Jagakarsa gara-gara Cemburu hingga Pendam Dendam 5 Tahun

Suami Bunuh Istri di Jagakarsa gara-gara Cemburu hingga Pendam Dendam 5 Tahun

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Jakarta Turun Jadi 150 RT, Ini Sebarannya

Zona Merah Covid-19 di Jakarta Turun Jadi 150 RT, Ini Sebarannya

Megapolitan
Anies: Jangan Jadi Penjahat Kemanusiaan di Tengah Pandemi Covid-19

Anies: Jangan Jadi Penjahat Kemanusiaan di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Tega Bunuh Istrinya, Lansia 70 Tahun di Jagakarsa Ditetapkan Jadi Tersangka

Tega Bunuh Istrinya, Lansia 70 Tahun di Jagakarsa Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
340 Nakes di Jakarta Pusat Positif Covid-19, Kebanyakan Isolasi Mandiri di Rumah

340 Nakes di Jakarta Pusat Positif Covid-19, Kebanyakan Isolasi Mandiri di Rumah

Megapolitan
Sempat Capai 93 Persen, BOR Khusus Covid-19 di RS Kota Tangerang Kini 73 Persen

Sempat Capai 93 Persen, BOR Khusus Covid-19 di RS Kota Tangerang Kini 73 Persen

Megapolitan
Polisi: Pembuat Pesan Berantai 'Diperas Kartel Kremasi' Bukan Pemilik Nota Pembayaran Rp 45 Juta

Polisi: Pembuat Pesan Berantai 'Diperas Kartel Kremasi' Bukan Pemilik Nota Pembayaran Rp 45 Juta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pasutri yang Jual Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu

Polisi Tangkap Pasutri yang Jual Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu

Megapolitan
Warga Pamulang Digegerkan Temuan Jasad Bayi di Selokan Penuh Sampah

Warga Pamulang Digegerkan Temuan Jasad Bayi di Selokan Penuh Sampah

Megapolitan
Polisi Minta Pemilik Warung Ingatkan Pelanggan Soal Aturan Makan 20 Menit

Polisi Minta Pemilik Warung Ingatkan Pelanggan Soal Aturan Makan 20 Menit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X