Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Kompas.com - 03/11/2020, 20:03 WIB
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak memberikan akses publik terhadap draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.

Dia menilai transparansi yang diterapkan Anies salah karena mengunggah draf tersebut setelah selesai dibahas, bukan sebelum terjadinya pembahasan.

"Konsep transparansi Pak Gubernur salah, Pak Gubernur lebih percaya transparan (adalah) ketika anggaran sudah diketok palu (selesai dibahas)," ujar dia saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (3/11/2020).

William menilai hal tersebut bukanlah transparansi yang diinginkan publik. Semestinya, lanjut dia, sebelum pembahasan draf juga bisa diakses publik sehingga kejanggalan anggaran bisa dikoreksi bersama.

Baca juga: Pembahasan APBD-P DKI 2020 Molor, Pemprov Beralasan Anggaran Banyak Berubah karena Pandemi

"PSI percaya anggaran yang masih dalam tahapan perencanaan pun harus tetap dipublikasi," ujar dia.

Adapun sebelumnya, Publik tak memiliki akses untuk melihat draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 yang segera dibahas Pemprov DKI Jakarta bersama anggota DPRD Rabu besok.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan pembahasan dilakukan per komisi dan hanya anggota DPRD yang diberikan draf KUA-PPAS 2021.

"Jadi pak, ini pembahasan ini disampaikan melalui pembahasan per komisi, jadi sudah dishare di komisi, mereka pasti akan terinformasi," ujar Nasruddin.

Baca juga: Fraksi PSI Tagih Sistem Smart E-budgeting yang Dijanjikan Anies

Dia mengatakan cara tersebut merupakan prosedur pembahasan KUA-PPAS sebelum menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 mendatang.

Nasruddin juga membantah jika cara tersebut dikatakan tidak transparan. Pasalnya semua proses disampaikan ke DPRD DKI Jakarta.

"Bukan tidak transparan, tapi memang prosedurnya seperti ini, kita sudah diawasi BPK dan DPR," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberataan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberataan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Megapolitan
Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Megapolitan
Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Megapolitan
Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Megapolitan
Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Megapolitan
Mogok Jualan, Los Pedagang Sapi di Sejumlah Pasar di Jaksel Kosong

Mogok Jualan, Los Pedagang Sapi di Sejumlah Pasar di Jaksel Kosong

Megapolitan
Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

Megapolitan
Polemik Tingginya Harga Daging Sapi hingga Aksi Mogok Berdagang

Polemik Tingginya Harga Daging Sapi hingga Aksi Mogok Berdagang

Megapolitan
Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Megapolitan
Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

Megapolitan
Polisi Tengah Usut Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Polisi Tengah Usut Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Megapolitan
Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Megapolitan
Kasus Harian Covid Tembus di Angka 120, Rekor Tertinggi Sejak Pandemi di Kota Bogor

Kasus Harian Covid Tembus di Angka 120, Rekor Tertinggi Sejak Pandemi di Kota Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X