Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Kompas.com - 03/11/2020, 20:03 WIB
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak memberikan akses publik terhadap draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.

Dia menilai transparansi yang diterapkan Anies salah karena mengunggah draf tersebut setelah selesai dibahas, bukan sebelum terjadinya pembahasan.

"Konsep transparansi Pak Gubernur salah, Pak Gubernur lebih percaya transparan (adalah) ketika anggaran sudah diketok palu (selesai dibahas)," ujar dia saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (3/11/2020).

William menilai hal tersebut bukanlah transparansi yang diinginkan publik. Semestinya, lanjut dia, sebelum pembahasan draf juga bisa diakses publik sehingga kejanggalan anggaran bisa dikoreksi bersama.

Baca juga: Pembahasan APBD-P DKI 2020 Molor, Pemprov Beralasan Anggaran Banyak Berubah karena Pandemi

"PSI percaya anggaran yang masih dalam tahapan perencanaan pun harus tetap dipublikasi," ujar dia.

Adapun sebelumnya, Publik tak memiliki akses untuk melihat draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 yang segera dibahas Pemprov DKI Jakarta bersama anggota DPRD Rabu besok.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan pembahasan dilakukan per komisi dan hanya anggota DPRD yang diberikan draf KUA-PPAS 2021.

"Jadi pak, ini pembahasan ini disampaikan melalui pembahasan per komisi, jadi sudah dishare di komisi, mereka pasti akan terinformasi," ujar Nasruddin.

Baca juga: Fraksi PSI Tagih Sistem Smart E-budgeting yang Dijanjikan Anies

Dia mengatakan cara tersebut merupakan prosedur pembahasan KUA-PPAS sebelum menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 mendatang.

Nasruddin juga membantah jika cara tersebut dikatakan tidak transparan. Pasalnya semua proses disampaikan ke DPRD DKI Jakarta.

"Bukan tidak transparan, tapi memang prosedurnya seperti ini, kita sudah diawasi BPK dan DPR," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat Sudah Bisa Dilalui Kendaraan meski Belum Diresmikan

Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat Sudah Bisa Dilalui Kendaraan meski Belum Diresmikan

Megapolitan
Nekat Lawan Arah, Pengemudi Mobil Tabrak Dua Pemotor di Tamansari

Nekat Lawan Arah, Pengemudi Mobil Tabrak Dua Pemotor di Tamansari

Megapolitan
Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI karena Sebarkan Berita Bohong

Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI karena Sebarkan Berita Bohong

Megapolitan
Polisi Bakal Sita Kendaraan Travel Gelap yang Nekat Angkut Pemudik

Polisi Bakal Sita Kendaraan Travel Gelap yang Nekat Angkut Pemudik

Megapolitan
Pemkot Bogor Akan Bubarkan Pusat Penjualan Takjil yang Timbulkan Kerumunan

Pemkot Bogor Akan Bubarkan Pusat Penjualan Takjil yang Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Cipinang Melayu seperti Kubangan, Tanahnya Diambil untuk Proyek GBK

Wagub DKI Sebut Cipinang Melayu seperti Kubangan, Tanahnya Diambil untuk Proyek GBK

Megapolitan
Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI Terkait Penyerangan Mapolsek Ciracas

Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI Terkait Penyerangan Mapolsek Ciracas

Megapolitan
Waria Dianiaya Pemuda di Cengkareng, Pelaku Ditangkap Warga Saat Coba Kabur

Waria Dianiaya Pemuda di Cengkareng, Pelaku Ditangkap Warga Saat Coba Kabur

Megapolitan
Ketua Komisi D DPRD DKI: Banyak yang Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda, Sangat Membahayakan

Ketua Komisi D DPRD DKI: Banyak yang Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda, Sangat Membahayakan

Megapolitan
Soal Penataan Ruang Kantor di Balai Kota, Wagub DKI Bilang Tak Ada Perombakan Signifikan

Soal Penataan Ruang Kantor di Balai Kota, Wagub DKI Bilang Tak Ada Perombakan Signifikan

Megapolitan
Tangkap Petugas Derek Ilegal yang Paksa Sopir Truk di Tol Halim, Polisi: Pemain Lama, Kambuhan...

Tangkap Petugas Derek Ilegal yang Paksa Sopir Truk di Tol Halim, Polisi: Pemain Lama, Kambuhan...

Megapolitan
Kasus Dugaan Korupsi, 3 Anggota Damkar Depok Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Kasus Dugaan Korupsi, 3 Anggota Damkar Depok Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Megapolitan
Dicicil, Pengembalian Uang Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Pemprov DKI

Dicicil, Pengembalian Uang Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Pemprov DKI

Megapolitan
Tawuran Direncanakan Via Medsos, Polisi Akan Lakukan Patroli Siber

Tawuran Direncanakan Via Medsos, Polisi Akan Lakukan Patroli Siber

Megapolitan
Kejari Kantongi Nama yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel

Kejari Kantongi Nama yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X