Debat Pilkada Depok, Idris Janji Maksimalkan Pajak Restoran dan Parkir

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wali kota Depok nomor urut 2, Mohammad Idris mengaku bakal memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggenjot sektor pajak restoran dan parkir.

"Memang belum maksimal karena memang kita masih menggunakan alat-alat yang manual. Ke depan dan akan kita tingkatkan dari pajak restoran yang sudah kita mulai dengan alat-alat untuk mengukur bagaimana restoran ini merasa jujur dan terbuka, transparan," jelas Idris dalam debat publik perdana yang digelar KPU Kota Depok pada Minggu (22/11/2020).

"Ke depan kami akan tingkatkan lagi yaitu dari sisi sarana-prasarana untuk mengukur kejujuran dari pajak-pajak parkir, yang memang selama ini kita rasakan belum belum maksimal dilakukan oleh para pengelola," lanjutnya.

Baca juga: Bantah Margonda Sentris, Imam: Mungkin Pradi-Afifah Belum Jalan-jalan ke Depok...

Di sisi lain, ia juga mengeklaim akan memaksimalkan potensi UMKM serta investasi di Depok.

"Hasil survei, investasi di Depok juga masih tinggi, itu dari sisi properti, tetapi tentunya properti yang berwawasan lingkungan," jelas Idris.

Sebagai informasi, Pilkada Depok 2020 menjadi ajang tempur 2 kandidat petahana yang memilih pisah ranjang untuk berebut kekuasaan.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Baca juga: Cawalkot Pradi: Depok, Hujan Sebentar Saja Sudah Banjir...

Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP serta Partai Berkarya di luar parlemen.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil Idris saat ini di pemerintahan, akan berusaha mendepak mantan kompatriotnya itu lewat pilkada.

Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari 33 partai di DPRD Kota Depok, yakni Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI, serta 7 partai lain di luar parlemen.