Setuju dengan Jokowi PPKM Tak Efktif, Pemkot Bogor Kaji Aturan yang Lebih Ketat

BOGOR. KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah melakukan kajian terhadap aturan dan kebijakan yang diterapkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku, penerapan PPKM selama ini dinilai kurang efektif dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 di wilayahnya.

Bima menyebut, saat ini Pemkot Bogor sedang mengatur format kebijakan yang lebih substantif agar penerapan PPKM bisa berjalan efektif.

"Ini tidak bisa sekedar imbauan dan penegakan hukum saja," kata Bima Arya, saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Data Sementara, 2.550 Tenaga Kesehatan di Kota Bogor Tak Lolos Syarat Vaksinasi Covid-19

Bima menekankan, diperlukan penguatan kapasitas 3T (tracing, testing, treatment) secara terukur serta kebijakan pelarangan mobilitas yang lebih efektif untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Saat ini, sambung Bima, Pemkot Bogor masih berusaha menekan bed occupancy ratio (BOR) yang angkanya sempat melebihi 80 persen.

Ia pun telah meminta setiap rumah sakit rujukan untuk menambah ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19.

"Realita di lapangan begitu. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Presiden soal PPKM yang tidak berjalan efektif," sebutnya.

Baca juga: PPKM di Kota Bogor Diperpanjang, Mal Boleh Buka Sampai Jam 20.00 WIB

Lebih lanjut, Bima memprediksi, hingga akhir 2021 nanti Kota Bogor akan mencatatkan 11.000 kasus positif akumulasi.

Sehingga, kata dia, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi skenario terburuk jika kondisi itu terjadi.

"Kami punya tim yang mengkalkulasi. Kalau misalnya tingkat efektivitas dari vaksin 80 persen, artinya jumlah target yang divaksin itu terpenuhi di Kota Bogor, kemungkinan besar di akhir tahun akan ada 11.000 kasus positif akumulasi di Kota Bogor," ungkapnya.