Setuju dengan Jokowi PPKM Tak Efktif, Pemkot Bogor Kaji Aturan yang Lebih Ketat

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku, penerapan PPKM selama ini dinilai kurang efektif dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 di wilayahnya.

Bima menyebut, saat ini Pemkot Bogor sedang mengatur format kebijakan yang lebih substantif agar penerapan PPKM bisa berjalan efektif.

"Ini tidak bisa sekedar imbauan dan penegakan hukum saja," kata Bima Arya, saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

Bima menekankan, diperlukan penguatan kapasitas 3T (tracing, testing, treatment) secara terukur serta kebijakan pelarangan mobilitas yang lebih efektif untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Saat ini, sambung Bima, Pemkot Bogor masih berusaha menekan bed occupancy ratio (BOR) yang angkanya sempat melebihi 80 persen.

Ia pun telah meminta setiap rumah sakit rujukan untuk menambah ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19.

"Realita di lapangan begitu. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Presiden soal PPKM yang tidak berjalan efektif," sebutnya.

Lebih lanjut, Bima memprediksi, hingga akhir 2021 nanti Kota Bogor akan mencatatkan 11.000 kasus positif akumulasi.

Sehingga, kata dia, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi skenario terburuk jika kondisi itu terjadi.

"Kami punya tim yang mengkalkulasi. Kalau misalnya tingkat efektivitas dari vaksin 80 persen, artinya jumlah target yang divaksin itu terpenuhi di Kota Bogor, kemungkinan besar di akhir tahun akan ada 11.000 kasus positif akumulasi di Kota Bogor," ungkapnya.

"20 persen dari itu memerlukan perawatan di ICU. Ini sudah kita hitung dari sekarang, nambah di RS mana saja. Jadi setiap RS itu kita cek maksimal nambah berapa sampai Desember. Kalau RS sudah mentok kapasitasnya, baru kita buat di mana lagi untuk menambah ICU tadi,” beber dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.

Jokowi mengatakan implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.

Ia pun mengakui implementasi sejumlah aturan di lapangan masih belum konsisten sehingga banyak aturan yang dilanggar.

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.