Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Minta Kajian Keselamatan Jalur Road Bike Dibuka ke Publik

Kompas.com - 11/06/2021, 18:19 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat yang terdiri dari komunitas Bike 2 Work, Road Safety Association RSA, Koalisi Pejalan Kaki dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel meminta Pemprov DKI membuka dokumen kajian keselamatan atas kebijakan jalur road bike di Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang.

Anggota Badan Kehormatan Road Safety Association Rio Octaviano mengatakan, hasil kajian tersebut penting untuk diketahui publik sehingga dasar pengambilan kebijakan lintasan road bike bisa diketahui bersama.

"Ini yang kami minta ke pihak Pemprov DKI, hasil analisa saat penempatan rambu (jalur khusus road bike) itu apa, kita minta dibuka ke publik," kata Rio saat dihubungi melalui telepon, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Komunitas Bike to Work Akan Gelar Aksi, Protes Road Bike Boleh Lintasi JLNT

"Karena publik ingin tahu apakah benar aspek keselamatan sudah dipertimbangkan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan," imbuhnya.

Menurut Rio, jika berbicara tentang aspek keselamatan, Pemprov DKI juga harus berkaca pada kasus yang pernah terjadi di jalan layang tersebut.

"Kita harus melihat kasus yang pernah terjadi di situ, (pernah) terjadi kasus terpentalnya ibu hamil karena suami melawan arah karena menghindari razia," kata Rio.

Baca juga: Tak Semua Pesepeda Road Bike Kencang, Petugas Tak Pantau Kecepatan di JLNT Casablanca

Kasus tersebut, kata Rio, bukan hanya karena kecelakaan yang melibatkan tabrakan mobil, tetapi juga konstruksi separator yang rendah sehingga mengakibatkan ibu yang sedang hamil jatuh dari ketinggian JLNT.

"Dari ini kita lihat bahwa faktor keselamatan untuk roda dua memang enggak layak di atas (JLNT) itu," kata Rio.

Rio mengatakan, Koalisi Masyarakat sudah meminta keterbukaan Pemprov DKI berulang kali, termasuk dari kalangan awak media dan pakar keselamatan transportasi.

Baca juga: Larang Pesepeda Non-Road Bike Pakai JLNT, Pemprov DKI Dinilai Diskriminatif

Sehingga koalisi masyarakat menilai perlunya aksi nyata turun ke jalan untuk menuntut penghentian kebijakan yang mengabaikan aspek keselamatan itu.

"Kami melihat (kebijakan) ini dipaksakan terus, apa lagi yang bisa dilakukan ya satu-satunya turun ke jalan," kata dia.

Sebelumnya, koalisi masyarakat menyerukan aksi "Black Day Action" sebagai aksi protes kebijakan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang sebagai lintasan road bike.

Baca juga: Merasa Protes Jalur Road Bike Tak Didengar, Elemen Masyarakat: People Power Bergerak!

Aksi tersebut mengajak seluruh pengguna jalan baik bermesin roda empat, roda dua, pesepeda dan pejalan kaki bergerak menuju ujung JLNT arah Kota Casablanca pada Minggu (13/6/2021) pukul 06.00-07.00 WIB.

"Aksi hak atas rasa aman, berkeadilan dan berkeselamatan di jalan menuntut dikembalikan fungsi JLNT, menolak segala bentuk diskresi atau kebijakan baru yang melanggar aturan hukum atau perda yang sudah berlaku terkait penggunaan JLNT yang diskriminatif," tulis ajakan aksi yang diunggah melalui akun Instagram @b2w_indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com