Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Satu Surat Dihargai Rp 600.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menyebutkan, sindikat pemalsuan hasil hasil tes usap (swab test) PCR di Bandar Udara (Bandara) Halimperdanakusuma, Jakarta Timur, mematok harga Rp. 600.000 per surat.

Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan mengatakan, kelompok ini sudah beraksi di Bandara Halim dalam seminggu terakhir.

"Tiga (pelaku) berbagi peran, salah satunya menawarkan kepada calon penumpang untuk mendapatkan PCR. Bagi yang mau membuatnya, maka dia harus membayarkan uang Rp 600.000," kata Erwin dalam konferensi pers, Jumat (23/7/2021).

Pelaku yang menawarkan hasil PCR palsu itu berinisial MR yang akan mengantongi keuntungan Rp 300.000 per surat.

Baca juga: Sindikat Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim: 11 Surat Palsu Diterbitkan, 8 di Antaranya Lolos Pemeriksaan

Sementara dua pelaku lain berinisial DI (penerima dan pencetak soft copy) dan MG (pemilik soft copy) yang masing-masing mengantongi keuntungan Rp 100.000 dan Rp 200.000 per surat.

Dalam seminggu terakhir, ketiganya berhasil meloloskan delapan penumpang dengan hasil PCR palsu di Bandara Halim.

"Sudah satu minggu beroperasi, 11 orang pemesan, (rinciannya) tiga cancel, delapan berhasil (lolos pemeriksaan)," kata Erwin.

Erwin mengatakan, sindikat ini berhasil diketahui setelah ada laporan dari masyarakat. Ada masyarakat yang curiga terhadap salah satu calon penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat Citilink.

Baca juga: Polisi Ungkap Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pembuat Surat dan Pembelinya Ditangkap

"Laporan dari masyarakat kami telusuri, bekerja sama dengan internal dari sana kemudian dikembangkan. Ini ada yang kami ambil dari daerah Cibubur dan Bogor," ucap Erwin.

Barang bukti yang diamankan berupa komputer, printer, CPU, uang, beserta surat PCR palsunya.

Tersangka dijerat Pasal 263 KUHP, 268 KUHP, Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 1984 dan Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018.

"Baik tentang wabah penyakit menular maupun pidana umum, dengan ancaman masing-masing enam tahun penjara, empat tahun dan sanksi kurungan satu tahun penjara," kata Erwin.