Ini Strategi Pemkot Depok Genjot Vaksinasi Covid-19 di Tengah Kendala SDM

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok menerapkan sejumlah siasat demi mengatasi keterbatasan SDM guna mempercepat vaksinasi Covid-19.

Hingga saat ini, dari target 1,6 juta penduduk divaksinasi Covid-19, Depok baru menyuntik 16-17 persen warganya. Padahal, Dinas Kesehatan Kota Depok juga mengakui, antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 terbilang tinggi.

Setiap kali pendaftaran vaksinasi Covid-19 di puskesmas dibuka, kuota segera ludes dalam hitungan jam.

Pertama, Pemkot Depok bekerja sama dengan sejumlah organisasi profesi, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Baca juga: Lokasi Vaksinasi Covid-19 Bulan Juli di Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel, dan Bekasi

"Sekarang lagi banyak dilakukan workshop untuk vaksinator dari organisasi profesi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita kepada Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

"Kalau lewat organisasi profesi, nanti ketika mereka sudah mengerjakan, kita kasih sertifikat. Karena sertifikat ini juga dibutuhkan oleh mereka kalau mau mengurus izin praktik atau STR (surat tanda registrasi). Itu kan butuh sertifikat seperti mereka pengabdian masyarakatnya," jelasnya.

Opsi merekrut vaksinator untuk dipekerjakan di fasilitas-fasilitas kesehatan saat ini dianggap kurang realistis menilik kemampuan anggaran pemerintah.

Baca juga: Depok Tambah Sentra Vaksinasi Covid-19 di Jalan Raya Bogor

Selain itu, bekerja sama dengan organisasi profesi dianggap cocok dengan rencana Depok memperbanyak sentra vaksinasi massal.

Saat ini, sudah ada empat hingga lima sentra vaksinasi massal di Depok dengan kapasitas masing-masing sekitar 700-1.200 dosis per hari. Selain itu, Pemkot Depok juga menggelar vaksinasi massal secara insidental per kecamatan.

"SDM kita kerahkan untuk bantu di sentra-sentra. Kan sentra-sentra kan juga ada yang butuh tenaga, jadi tidak semuanya tenaga dari penyelenggara," sebut Novarita.

"Kalau ada sentra-sentra itu yang butuh tenaga kita minta bantuan dari organisasi profesi, seperti dari PPNI, IDI," tambahnya.