Progres Vaksinasi Covid-19 Lambat, Pemkot Depok Sebut karena Jumlah Vaksinator Terbatas

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan menyinggung dua  penyebab di balik keluhan warganya yang mengaku kerap tak kebagian kuota vaksinasi Covid-19.

Penyebab pertama adalah keterbatasan SDM, dalam hal ini vaksinator. Sebagai informasi, Depok melangsungkan vaksinasi Covid-19 di 38 puskesmas dan 24 rumah sakit serta sejumlah sentra vaksinasi dan vaksinasi keliling insidental per kecamatan.

"Mereka (fasilitas kesehatan) kan membuat jadwal sesuai dengan kemampuan SDM yang ada. Mereka harus mengatur jumlah SDM untuk vaksin, untuk swab, untuk kegiatan lain," kata Novarita kepada Kompas.com pada Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Lagi, Warga Depok Meninggal Dunia Saat Isolasi Mandiri

"200-300 vaksinator yang sudah kita latih ini sudah punya tempatnya masing-masing, sudah tersebar di semua faskes kita," kata dia.

Masalahnya, saat ini sejumlah tenaga kesehatan di setiap puskesmas dan rumah sakit ikut terpapar Covid-19 dalam lonjakan gelombang kedua pandemi ini.

Sudah begitu, beberapa vaksinator yang bekerja di fasilitas kesehatan juga kadang ditarik ke sentra-sentra vaksinasi yang kuota suntiknya masing-masing di kisaran 1.000 orang per hari.

"Sentra-sentra kan juga ada yang butuh tenaga. Jadi tidak semuanya tenaga dari penyelenggara, ada juga bantuan tenaga dari pemkot," ujar Novarita.

Ditanya soal rencana menambah jumlah vaksinator, Novarita menyinggung soal kemampuan anggaran.

Baca juga: Lokasi Vaksinasi Covid-19 Bulan Juli di Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel, dan Bekasi

Oleh karena itu, rencana paling visibel saat ini adalah bekerja sama dengan sejumlah organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang saat ini disebut sedang giat mengadakan workshop atau pelatihan vaksinator.

"Kalau rekrut (vaksinator) kayaknya enggak. Kalau direkrut kan asumsinya dia akan dipekerjakan terus, dia akan digaji, siapa yang bayar? (Vaksinator yang ada saat ini) kan ada di puskesmas, RS, klinik. Tempat mereka kerja masing-masing itulah yang bayar," jelas Novarita.

"Kalau lewat organisasi profesi, nanti ketika mereka sudah mengerjakan, kita kasih sertifikat. Karena sertifikat ini juga dibutuhkan oleh mereka kalau mau mengurus izin praktik atau STR (surat tanda registrasi). Itu kan butuh sertifikat seperti mereka pengabdian masyarakatnya," lanjutnya.

Sementara itu, soal kelancaran suplai vaksin Covid-19, Novarita menyinggung kondisi beberapa bulan lalu ketika pasokan vaksin secara nasional masih sedikit, sehingga progres vaksinasi Covid-19 di Depok ikut terhambat.

Saat ini, kendala tersebut relatif teratasi. Namun, dalam meminta jatah vaksin Covid-19 ke Kementerian Kesehatan atau Pemprov Jawa Barat, Pemkot Depok juga harus menimbang jumlah SDM yang ada.

Hingga saat ini, dari target 1,6 juta penduduk divaksinasi Covid-19, Depok baru menyuntik 16-17 persen warganya. Jumlah ini jauh dibandingkan progres vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta, misalnya, yang sudah di atas 60 persen.

"Jangan dibandingkan sama DKI. DKI kan skalanya provinsi. Kalau dibandingkan dengan kota dan kabupaten di Jawa Barat, Depok nggak buncit-buncit banget, masih di tengah-tengah kalau lihat grafiknya," tutup Novarita.