Pembangunan Tol Cijago Seksi 3 Ditargetkan Rampung Oktober 2022

DEPOK, KOMPAS.com - Pembangunan Tol Cijago seksi 3 telah mencapai 48 persen. Pembangunan ditargetkan bakal rampung pada Oktober 2022.

Direktur Operasional PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ) Alfiandra mengatakan, setelah merampungkan pekerjaannya, kontraktor membutuhkan waktu untuk menyerahkan aset tersebut kepada TLKJ.

"Targetnya 1 Oktober sudah tersambung semua, pekerjaan selesai. Setelah selesai, ada yang namanya serah terima dari kontraktor ke pihak kami, itu ada prosesnya lagi sekitar satu hingga dua bulan," kata Alfiandra saat ditemui di Kantor TLKJ, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Pemukul Pertama Ade Armando Disebut Minta Maaf ke Seseorang Sebelum Ditangkap di Ponpes

Setelah itu, kata Alfiandra, TLKJ harus meninjau pekerjaan yang dilakukan kontraktor.

"Selesai 1 Oktober itu kan ada peninjauan kembali mana, yang betul kerjanya dan yang salah, nanti ada perbaikan lagi, itu yang lama, cukup panjang ya prosesnya," ujar dia

Kemudian, kata Alfiandra, ada juga proses uji kelaikan pembangunan proyek tol dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Jadi ada dua ya, dari Kementerian PUPR itu dari sisi sisi pekerjaan, apakah rambu sudah terpasang semua sesuai standar dan yang lainnya. Kemudian, dari Kemenhub dilihat, apakah jalannya sudah tidak bergelombang lagi dan sebagainya. Jadi cukup lama juga prosesnya," ungkap Alfiandra.

Baca juga: Hampir Setahun, Kasus Dugaan Wartawan Diintimidasi Saat Meliput Promo BTS Meal Mandek

Selain itu, pihak TLKJ masih terkendala pembebasan lahan.

"Sebenarnya enggak banyak, sekitar 20-30 (bidang tanah) lagi, tapi yang paling besar itu 2,6 hektar punya PT ACP. Di situ ada konstruksi jembatan Kali Pesanggrahan yang paling besar pengaruhnya ke pihak proyek," tutur Alfiandra.

"Kalau jembatan Kali Pesanggarah itu tidak jadi, yang dari arah Tol Cinere-Serpong itu tidak bisa keluar karena mesti lewati Kali Pesanggrahan dulu," tambah dia.

Baca juga: 2 Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Salah Satunya Anak Haji Lulung, Pindah ke PPP

Atas kendala tersebut, Alfiandra berharap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Kementerian PUPR segera menyelesaikan perkara pembebasan lahan tersebut.

"Karena tugas utama yang berperan adalah dari BPN Kota Depok sama dari Kementerian PUPR mereka berdua. Jadi TLKJ hanya sifatnya memfasilitasi apa yang mereka perlukan kami support," pungkas dia.