Berencana Bikin Pansus, Komisi A DPRD DKI Ingin Lihat Urgensi Perubahan Nama Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pihaknya berencana membuat panitia khusus (pansus) perubahan nama jalan. Ini dilakukan untuk melihat urgensi dari kebijakan tersebut.

Sebab, kata dia, penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mengubah nama jalan untuk memberi penghormatan pada tokoh Betawi tidak bisa dijadikan alasan begitu saja.

"Yang paling utama adalah kita ingin tahu, apa sih urgensinya melakukan perubahan nama itu apa? Hasil kajiannya itu seperti apa? Apakah dilakukan hasil kajian atau tidak, itu kan paling penting," kata Gembong kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: DPRD DKI Akan Bentuk Pansus karena Perubahan Nama Jalan di Jakarta Ditolak Warga

Gembong menjelaskan, untuk mengubah nama jalan juga harus memiliki kajian yang jelas dan komperhensif dan tidak asal-asalan.

Oleh karena itu, ia menilai saat ini perlu ada pansus untuk memperjelas masalah perubahan nama dan mencari solusi dari maraknya penolakan warga.

"Untuk menentukan nama itu kan perlu melakukan kajian, bukan hanya sekedar 'oh udah kasih nama si ini aja, kasih nama si itu aja' bukan seperti itu," ujarnya.

"Sehingga pemberian nama itu menjadi lebih objektif, dalam rangka tujuan utamanya apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pansus tersebut dibentuk karena banyaknya keluhan dari warga terkait perubahan nama jalan.

Baca juga: DPRD DKI Berencana Bentuk Pansus Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Ini Alasannya

"Kami akan membentuk pansus terkait pergantian nama, sesuai usulan dari kawan-kawan (DPRD DKI Jakarta)," kata Mujiyono dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/7/2022).

Menurut Mujiyono, saat ini banyak warga mengeluhkan kebijakan perubahan nama jalan di Ibu Kota karena harus mengganti dokumen kependudukan, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP), kartu induk anak (KIA), kartu keluarga (KK), serta dokumen kependudukan lainnya.

"Supaya di kemudian hari tidak terjadi kejadian seperti ini lagi, ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti," ujar dia.