Dipanggil KPK Terkait Formula E, Anies: Datang Saja, Enggak Ada Persiapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mempersiapkan apa pun untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/9/2022).

Diketahui, Anies akan dimintai keterangan terkait balap mobil listrik Formula E Jakarta.

Politisi non-parpol itu menyatakan akan datang tanpa persiapan khusus.

"Ya, datang saja, enggak ada persiapan khusus," kata Anies saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Saat Penyelenggaraan Formula E Diusut KPK, Giliran Anies Dipanggil Komisi Antirasuah Besok...

Saat ditanya lebih lanjut terkait pemanggilan itu, Anies menolak untuk menjawab. Dia langsung pergi meninggalkan awak media.

Diberitakan sebelumnya, Anies mengaku telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK.

Ia mengaku bakal mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi yang dibutuhkan berkait Formula E Jakarta.

"Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas. Hanya memberi keterangan, gitu aja, terkait Formula E," kata Anies, kemarin.

Duduk perkara kasus

Per April 2022, penyelidikan atas proyek penyelenggaraan ajang Formula E terus berjalan di KPK.

Saat itu, KPK tengah melakukan perbandingan penyelenggaraan balap mobil listrik di Jakarta dengan penyelenggaraan di negara lain.

"Sejauh ini proses penyelidikan terus berjalan dan kami masih mencari info, misalnya menyangkut bagaimana penyelenggaraan Formula E di negara lain," papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwara dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 26 April 2022.

Komisi Antirasuah juga terus meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara proyek.

Baca juga: Bakal Penuhi Panggilan KPK Terkait Formula E, Anies: Agar Semuanya Jelas

Alex menegaskan, KPK juga bakal mendalami dugaan adanya kesalahan mekanisme yang dilakukan dalam pembiayaan penyelenggaraan Formula E.

Misalnya, terkait aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan bahwa anggaran APBD tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis.

"Apakah ada semacam commitment fee dan sebagainya dan kami juga tengah mengupayakan meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dana dari Pemprov DKI. Tentu nanti kami akan dalami terus termasuk informasi dari Jakpro selaku penyelenggara," terang Alex.