Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPRD Bekasi Sesalkan Kenaikan Harga BBM: Mudah-mudahan Pemerintah Tinjau Kembali

Kompas.com - 09/09/2022, 14:46 WIB
Ihsanuddin

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah menyesalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Menurut dia, langkah pemerintah itu makin membebani masyarakat.

"Saat ini kondisinya sangat berat, saya menyesalkan dengan adanya kenaikan BBM," kata Saifuddaulah kepada wartawan, Kamis (8/8/2022), dilansir dari Tribun Jakarta.

Dia berharap, Presiden Jokowi dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM mengingat ekonomi Indonesia baru pulih akibat dampak Covid-19.

"Mudah-mudahan ada peninjauan kembali terkait kenaikan ini sendiri karena dampaknya sangat luar biasa bagi kepentingan masyarakat," jelas dia.

Baca juga: Antisipasi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Kawat Berduri dan Barikade Beton

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengikuti sikap partainya menolak kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah.

"Saya sebagai anggota fraksi PKS kita menolak kenaikan harga BBM," tegasnya.

Ia memastikan, DPRD Kota Bekasi akan mengawal kebijakan lanjutan terkait kenaikan harga BBM, di antaranya distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin.

"Artinya kalau kami di DPRD Kota Bekasi akan mengawasi apa yang sudah disampaikan oleh presiden tentang BLT," tegas dia.

Terhitung, Sabtu siang, 3 September 2022, pemerintah pusat memutuskan mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Baca juga: Membandingkan Harga BBM Nonsubsidi Pertamina RI Vs Petronas Malaysia

Harga BBM jenis Pertalite subsidi naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian, harga solar subsidi yang awalnya dijual Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter.

Sedangkan harga Pertamax yang berstatus non-subsidi, naik dari Rp 12.500-Rp 13.000 per liter menjadi Rp 14.500-Rp 15.200 per liter.

Kenaikan harga BBM ini berdampak pada kenaikan harga pangan dan jasa angkutan umum.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "Ketua DPRD Kota Bekasi Sesalkan Kebijakan Kenaikan BBM: Mudah-mudahan Pemerintah Tinjau Kembali"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com