Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki (TIM) tidak akan dijadikan tempat untuk mencari keuntungan.

Menurut Anies, TIM tidak dikomersialisasikan meski pemerintah provinsi (pemprov) telah berinvestasi Rp 1,4 triliun dalam revitalisasi pusat kesenian tersebut.

"Tidak dijadikan tempat mencari untung, itulah. Walaupun kami investasi Rp 1,4 triliun, tetapi kami tidak kemudian mencari pendapatan untuk menutup investasi Rp 1,4 triliun semata-mata. Jadi bukan begitu," kata Anies, saat meninjau TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Berencana Bentuk BUMD untuk Kelola Taman Ismail Marzuki

Selain itu, Anies menuturkan, Pemprov DKI telah mengucurkan Rp 28 miliar untuk aktivitas seni budaya di TIM.

"Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk membiayai aktivitas seni budaya di TIM ini, sehingga para seniman bisa memikirkan karya seninya. Adapun negara hadir dalam memberikan subsidi untuk pembiayaannya," kata Anies.

Hingga akhir tahun ini, lanjut Anies, para seniman tidak dikenai biaya saat berkegiatan di TIM.

"Untuk menjaga kualitas standar, maka dari Dewan Kesenian Jakarta menentukan ada enam orang yang menjadi dewan penasihat. Mereka yang nanti akan melakukan kurasi, seleksi, untuk siapa-siapa saja yang bisa tampil di tempat ini," ujar Anies.

Kemudian, nantinya ada badan pengelola di bawah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan mengelola TIM.

"Badan pengelola ini diharapkan jadi sebuah BUMD khusus di bidang kebudayaan," tutur Anies.

Baca juga: Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 28 Miliar untuk Aktivitas Seni Budaya di TIM

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto mengatakan anggaran Rp 1,4 triliun yang digunakan untuk revitalisasi TIM berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Total anggaran (revitalisasi TIM) sebesar Rp 1,4 triliun. Dapat (anggaran) dari dana PEN," kata Widi saat konferensi pers di TIM, Jumat (23/9/2022).

Jakpro akan mengembalikan dana Rp 1,4 triliun itu menggunakan penyertaan modal daerah (PMD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.