Heru Budi-Pimpinan DPRD DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2023 Senilai Rp 82,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan pimpinan DPRD DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 pada Selasa (8/11/2022).

Penandatanganan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna legislatif Jakarta di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Pantauan Kompas.com, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membuka rapat beragenda penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD 2023 senilai Rp 82.543.539.889.450 (Rp 82,5 triliun) itu.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Sepakat RAPBD 2023 Senilai Rp 82 triliun

Prasetyo menyampaikan, dasar penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD 2023 tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Prasetyo lalu meminta pembawa acara mengatur jalannya penandatanganan MoU tersebut.

"Berikutnya, kita saksikan bersma penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang pelaksanannya dipandu oleh pembaca acara," ucap politisi PDI-P itu di Ruang Rapat Paripurna.

Baca juga: Pembangunan Rumah DP R 0 Tak Dianggarkan dalam RAPBD 2023, Pakar: Sejak Awal Konsepnya Tidak Kuat

Pembawa acara kemudian mempersilakan para pimpinan rapat dan Heru untuk turun ke area penandatanganan MoU.

Tepatnya di sisi depan Ruang Rapat Paripurna, mereka secara bergantian meneken beberapa berkas MoU KUA-PPAS APBD 2023 yang terletak di sebuah meja.

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani merupakan pimpinan pertama yang membubuhkan tanda tangan, diikuti oleh Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin dan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani.

Menyusul, Prasetyo bersama Heru menandatangani MoU KUA-PPAS tersebut.

Usai tanda tangan, Heru dan para pimpinan DPRD DKI berfoto bersama sebelum kembali ke kursi masing-masing.