Saat Inisiatif Pemkot Depok Bangun Trotoar "Instagramable" Malah Kecewakan Publik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan Kota Depok percaya diri penataan trotoar di Jalan Raya Margonda, Depok, yang mengusung konsep "instagramable" akan meningkatkan minat masyarakat untuk berjalan kaki.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Eko Herwiyanto menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertema "Benarkah Depok Butuh Trotoar", Selasa (29/11/2022).

"Ini (penataan trotoar) juga sebagai upaya menarik untuk pejalan kaki menggunakan trotoar tersebut. Nanti kami akan dilengkapi seperti lampu pertamanan, bangku-bangku untuk menambah estetik," kata Eko.

Dengan begitu, kondisi trotoar diharapkan dapat meningkatkan minat para pengguna jalan untuk berjalan kaki di trotoar Margonda Raya.

"Harapan kami, mudah-mudahan orang dengan melihat trotoar instagramable, merasa ikut (ingin) berjalan kaki," ujar Eko.

Optimisme Eko tampaknya tak sejalan dengan pubik yang merasa kecewa karena Pemkot Depok dirasa melakukan pembangunan tanpa melibatkan masyarakat.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alferd Sitorus menyoroti revitalisasi trotoar di Jalan Raya Margonda yang dinilai tak melibatkan masyarakat.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur sebaiknya melibatkan unsur publik, misalnya menggandeng para pakar atau ahli untuk meminta pemikirannya.

Dengan begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan para pakar/ahli dapat bersama-sama berkolaborasi dalam membangun infrastruktur di Kota Depok.

"Yang pasti adalah bagaimana Kota Depok bisa mengubah strategi komunikasinya, agar banyak pakar/ahli yang masih tinggal di dalam Kota Depok itu bisa membantu membenahi infrastruktur publiknya," kata Alfred dalam diskusi publik Urban Policy, Selasa (29/11/2022).

Tak hanya itu, Alfred menilai keberadaan masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dalam merevitalisasi trotoar.

Jika tidak dilakukan, Alfred khawatir masyarakat menjadi acuh lantaran semenjak perencanaan hingga merevitaliasi trotoar tak pernah dilibatkan.

"Jangan sampai publiknya tidak merasa dilibatkan, akhirnya publik tidak peduli terkait dengan fasilitas publik yang tadi dari awal enggak terlibat," kata dia.

"Minimal ditanyain itu warga sepanjang jalan sana, ketika ada masalah publiknya ditanyakan. Sebenarnya ini yang perlu dihindari," sambung dia.

Alfred meniai keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan fasilitas publik merupakan wujud dari keterbukaan atas informasi.

Menurut dia, penyediaan fasilitas publik seperti trotoar adalah kewajiban bukan sekadar kebutuhan untuk masyarakat dalam mendapatkan akses berjalan kaki.

"Kami koalisi pejalan kaki tidak ada bicara kompromi terkait butuh atau tidak butuhnya trotoar. Karena trotoar itu merupakan kebutuhan dasar bagi orang untuk berjalan kaki bukan kebutuhan dasar orang untuk berkendara," imbuh dia.

(Penulis: Chaerul Halim | Editor: Jessi Carina)