KPK Akan Tempatkan Satgas Pengawas APBD DKI 2023 di Balai Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir dalam acara ini bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alexander berujar, KPK akan menempatkan lebih dari satu satuan tugas (satgas) di Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Bersama Wakil Ketua KPK, Heru Budi Sematkan Selendang Duta Antikorupsi ke Pegawai DKI

Satgas ini, kata Alexander, akan bertugas mengawasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Tahun depan, kami tidak hanya meletakkan satu satgas di Pemprov DKI. Khusus untuk Pemprov DKI, (melainkan menempatkan) dua satgas mungkin terkait pengelolaan APBD (DKI 2023)," katanya di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Alexander belum merinci berapa jumlah personel dalam satu satgas. Dia juga belum merinci tugas pasti dari satgas tersebut.

Baca juga: Buka-bukaan Heru Budi Batasi Usia PJLP sampai 56 Tahun, Klaim Justru Naikkan Batasannya...

Di sisi lain, Alexander menyatakan bahwa Koordinasi Pencegahan Korupsi diadakan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang sejatinya jatuh setiap 9 Desember 2022.

Dengan demikian, melalui kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi itu, Alexander hendak mencegah tindak korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Rapat koordinasi ini menjadi acara tahunan untuk menjalin kerja sama, bersinergi, dalam rangka pemberantasan korupsi ya, terutama dalam rangka pencegahan," urainya.

Baca juga: Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Di lokasi yang sama, Heru Budi menyatakan ada beberapa hal yang harus dicegah secepat mungkin, mulai dari merencanakan alokasi anggaran hingga merealisasikan alokasi anggaran tersebut.

Dengan demikian, menurut Heru, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-DKI bakal semakin maksimal.

"Ada beberapa hal yang memang harus apa dilakukan (pencegahan) sedini mungkin. Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi anggaran, kami tidak kebentur-bentur. Sehingga, teman-teman dinas juga bisa yakin dalam bekerja," urainya.

Sebagai informasi, dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi ini hadir jajaran kepala dinas se-DKI Jakarta hingga direktur utama BUMD se-DKI Jakarta.