KPU Kota Bekasi Mulai Buka Lowongan Kerja 168 untuk Tenaga PPS 2024, Simak Syaratnya

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mulai membuka lowongan kerja sebagai tenaga panitia pemungutan suara (PPS) untuk pemilihan umum 2024.

Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni menyebutkan, terdapat 168 lowongan pekerjaan yang akan dibuka untuk petugas PPS nanti.

"Untuk petugas PPS di Kota Bekasi, kami membutuhkan setiap kelurahan itu tiga orang. Jadi, total akan ada 168 orang yang akan disebar ke 56 Kelurahan yang ada di Kota Bekasi," ujar Nurul kepada awak media, Senin (19/12/2022).

Untuk proses pendaftarannya, para calon petugas PPS bisa langsung mendaftarkan diri melalui situs siakba.kpu.go.id.

Baca juga: Lowongan Kerja Perusahaan Kereta Cepat, Simak Posisi dan Cara Mendaftarnya

Melalui laman tersebut, calon pekerja dapat langsung mengisi dan melengkapi persyaratan sesuai arahan.

"Namun, jika dirasa kesulitan, bisa mendatangi langsung ke KPU Kota Bekasi untuk membawa berkas persyaratan. Nanti petugas yang ada di kantor akan membantu proses pendaftaran," jelasnya.

Adapun pendaftaran PPS akan dibuka mulai tanggal 18-27 Desember 2022.

Lebih lanjut, Nurul menyebut pelamar kerja yang ingin datang dan mendaftar langsung ke Kantor KPU Kota Bekasi akan dilayani sejak pukul 08.00-16.00 WIB.

"Calon petugas PPS bisa ke kantor KPU Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Ir H Juanda No. 163 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi," jelas Nurul.

Persyaratan berkas pendaftaran:

Berikut adalah persyaratan pendaftaran petugas PPS di KPU Kota Bekasi:

A. Warga Negara Indonesia,

B. Berusia paling rendah 17 tahun,

C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,

D. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil,

E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 Tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,