Pengemudi Ojol Ancam Tak Pilih Anggota DPRD DKI yang Dukung ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengemudi ojek online (ojol) mengancam tak akan memilih kembali anggota DPRD DKI Jakarta yang mendukung penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) saat pemilihan legislatif (pileg) 2024 mendatang.

Untuk diketahui, para pengemudi ojol itu menolak sistem ERP diterapkan di Ibu Kota.

"Jangan pilih lagi anggota DPRD yang dukung ERP," ujar salah satu orator di mobil komando.

"Kita ini konstituen mereka, kita ini suara mereka," sambung orator tersebut.

Baca juga: Tolak Penerapan ERP, Massa Pengemudi Ojol Berdemo di Gedung DPRD DKI

Orator lainnya pun turut mengancam agar tidak akan memilih legislator Jakarta yang mendukung ERP saat pileg 2024.

"Tolak legislator yang mendukung ERP," tegas orator itu.

Sementara itu, ancaman serupa turut terpampang dalam salah satu poster yang dibawa para pengunjuk rasa.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.

Baca juga: Ojol yang Demo soal ERP Tolak Ajakan Audiensi Ketua Komisi B DPRD DKI

Untuk diketahui, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail sempat mengajak para pengunjuk rasa untuk mengikuti rapat yang digelar komisinya.

Komisi B kini tengah menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta soal penjelasan ERP.

Namun, ajakan Ismail ditolak oleh para pengemudi ojol.

Sebagai informasi, sistem ERP tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Baca juga: Ojol: ERP Bukan Langkah yang Tepat untuk Kurangi Jumlah Pemotor

Berdasar Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB.

Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota.