Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban KSP Indosurya Unjuk Rasa, Minta Henry Surya Ditahan Lagi dan Kembalikan Aset

Kompas.com - 02/02/2023, 19:50 WIB
Xena Olivia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah korban dugaan penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya menggelar unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2023).

Demonstran menuntut agar polisi kembali menahan bos KSP Indosurya, Henry Surya, setelah membuka penyelidikan baru terkait kasus tersebut.

"Kita mohon kepada Bareskrim untuk menahan kembali Henry Surya," ujar perwakilan kuasa hukum korban, Kate Lim, di lokasi.

Baca juga: Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Selain itu, mereka juga menuntut aset-aset KSP Indosurya dikembalikan untuk korban. Kate mempertanyakan sistem peradilan di Indonesia yang memutuskan Henry Surya lepas dari tuntutan pidana.

"Sudah banyak sekali korban menderita. Kita bisa lihat dari orang yang demo di sini, atau 14.600 korban di Indonesia akibat Henry Surya ini modus koperasi. Kok bisa-bisanya dia lepas? Sementara kerugiannya sebesar itu, Rp 106 triliun," kata dia.

Kate yang juga anak Alvin Lim, pengacara korban KSP Indosurya, mendesak agar ayahnya dilepaskan dari jerat hukum. 

Diketahui, Alvin telah dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam kasus pemalsuan dokumen.

Baca juga: Bareskrim Polri Mulai Penyelidikan Baru Kasus Indosurya

 

Menurut Kate, kondisi kesehatan Alvin Lim sedang tidak baik.

"Kami ingin Alvin Lim bebas. Karena jelas, bukti tidak ada, saksi tidak ada. Ini jelas-jelas hanya permainan, pesanan, lah, istilahnya. Makanya dibungkam. Karena dia yang paling vokal membela Indosurya," tutur Kate.

Henry Surya yang merupakan pendiri KSP Indosurya dinyatakan bebas pada 24 Januari lalu. Hal ini karena perbuatan yang didakwakan dianggap sebagai perkara perdata, bukan pidana.

Kasus penggelapan dana ini merupakan kasus penipuan terbesar di Indonesia. Menurut para demonstran, pemerintah seharusnya minimal campur tangan.

Baca juga: Langkah Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Akui Kerugian Nasabah dan Akan Bayar Ganti Rugi

"Ini adalah tugas pemerintah. Negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Ini sudah banyak korban, pertama dalam republik ini, Rp 106 triliun," tutur seorang demonstran lain.

Sejak Februari 2022 hingga kini, para korban masih belum mendapatkan titik terang keadilan dari kasus KSP Indosurya.

Bukan hanya kerugian materiil, ada pula laporan nasabah yang depresi hingga bunuh diri akibat kerugian tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com