Dinas Dukcapil: 80 Persen Pendatang Baru ke Jakarta Berpendidikan Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebutkan, sebanyak 80 persen pendatang baru ke Ibu Kota itu berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke bawah.

Berdasarkan tren angka statistik urbanisasi dari luar DKI Jakarta, Budi menyebutkan sekitar 40-50 persen dari pendatang itu berpenghasilan rendah.

Kemudian 20 persen pendatang menempati wilayah rukun warga (RW) yang termasuk kumuh. "Padahal 80 persennya usia produktif," kata Budi, dilansir dari Antara, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Jumlah Pendatang Baru ke Ibu Kota Diperkirakan Naik hingga 40 Persen Usai Mudik Lebaran 2023

Dia mengkhawatirkan bahwa kemudahan pengurusan perizinan kemudian menyebabkan penyalahgunaan kartu tanda penduduk (KTP).

Sebelumnya, Budi sudah memperkirakan Ibu Kota bakal kembali diserbu pendatang baru pada periode mudik tahun ini.

Ia memperkirakan jumlah pendatang baru pascalebaran tahun ini akan bertambah 20-30 persen atau sekitar 36.00-40.000 pendatang.

Untuk itu, kata Budi, Dinas Dukcapil menyusus strategi pendataan bagi warga pendatang dengan mengajak dan mengedukasi untuk tertib administrasi kependudukan bagi warga Jakarta.

Menurut Budi, postur jumlah penduduk yang tidak ideal berpotensi meningkatnya kemiskinan, stunting, pengangguran, transportasi, hingga masalah kriminalitas.

Baca juga: 75 Persen Pendatang di Jakarta Lulusan SMA ke Bawah, Banyak yang Tak Punya Keterampilan

Budi berujar setiap warga yang baru datang dari luar Jakarta diharapkan untuk bisa langsung lapor kepada RT/RW setempat.

"Termasuk iimbauan agar pendatang mempunyai kepastian jaminan tempat tinggal, tempat kerja, keahlian, dan keterampilan," ucap Budi.

Berdasarkan tren setiap tahunnya, kondisi penduduk Jakarta tiap tahunnya selalu meningkat dengan Data penduduk WNI saat ini 11.317.271 sesuai dengan DKB semester II tahun 2022.

Sedangkan penduduk Jakarta setiap tahunnya selalu ada peningkatan termasuk, jumlah pendatang didalamnya pada 2022 sebanyak 151.752 orang, pada 2021 sebanyak 139.740 orang, pada 2020 sejumlah 113.814.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan dan memberikan keamanan dan kenyamanan warga Jakarta.