Bakal Ada Capres yang Ikut Buruh Turun ke Jalan Saat May Day 2023, Sosoknya Masih Rahasia

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh dari berbagai elemen bakal menyatakan sikap dan dukungan terhadap bakal calon presiden dalam aksi May Day, Senin (1/5/2023) di DKI Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, akan ada kandidat bakal calon presiden (capres) yang hadir dalam rangkaian aksi May Day 2023.

"Akan ada capres yang akan hadir dalam May Day Fiesta di Istora Senayan untuk memberikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional," ujar Iqbal, Sabtu (29/4/2023). 

Baca juga: 50.000 Buruh Bakal Turun ke Jalan Jakarta untuk Peringati May Day

Iqbal belum menjelaskan secara pasti siapa sosok bakal capres yang dikabarkan akan hadir dan menemui massa buruh tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa pernyataan sikap dan dukungan terhadap bakal capres tersebut bakal disampaikan lebih lanjut pada Sabtu siang ini.

"Pernyataan sikap Partai Buruh dan organisasi serikat buruh tentang dukungan untuk capres yang pro buruh dan kelas pekerja," kata Iqbal.

Adapun aksi May Day 2023 di Jakarta diperkirakan bakal diikuti oleh 50.000 buruh dari berbagai organisasi atau kelompok.

Baca juga: Dikritik Warganet karena Kode Dukung Ganjar, Partai Buruh Beri Penjelasan

Massa aksi akan berdemonstrasi di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai Senin (1/5/2023) sekitar pukul 09.30 WIB.

"Untuk di Jakarta massa buruh 50.000 orang. Jam 09.30 WIB sampai dengan 12.30 aksi May Day di Istana dan Gedung MK," ujar Said Iqbal saat diwawancarai Kompas.com, Sabtu (29/4/2023).

Dari kawasan Istana Negara dan Gedung MK, kata Said Iqbal, para buruh akan bergeser ke Istora Senayan untuk mengikat rangkaian kegiatan May Day Fiesta.

"Jam 13.00 WIB sampai 17.00 WIB Mayday Fiesta di Istora Senayan," kata Said Iqbal. 

Baca juga: Hari Buruh 2023 Tanggal Merah, Ini Sejarah Peringatannya di Indonesia

Berikut ini enam tuntutan utama yang telah disiapkan oleh para buruh dalam May Day 2023. Di antaranya adalah menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan parliamentary threshold 4 persen.

Massa juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan menolak RUU Kesehatan.

"Kemudian Reformasi Agraria dan Kedaulatan Pangan, dan Pilih Presiden 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja," kata Iqbal.