Bogor Raih Penghargaan Kota Layak Anak, Bima Arya: Jangan Berpuas Diri, Masih Banyak PR...

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Atas penghargaan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta jajarannya tidak berpuas diri. Bima mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

Ia berharap, Pemkot Bogor bisa terus mengembangkan berbagai program untuk pemenuhan kebutuhan hak khusus anak.

"Jangan berpuas diri. Tentu masih banyak PR untuk bisa konsisten untuk memenuhi dan melindungi hak anak-anak di Kota Bogor," kata Bima, Senin (24/7/2023).

"Perbaikan ruang publik, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebijakan yang berpihak pada anak harus lanjut terus, siapa pun wali kotanya," tambah dia.

Baca juga: Tinjau Revitalisasi Jembatan Otista, Ridwan Kamil: Bisa Jadi Ikon Baru Kota Bogor

Meski begitu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terus berkomitmen menghadirkan kebijakan serta program yang memberikan ruang dan pemenuhan hak-hak anak.

Bima menuturkan, Pemkot Bogor telah mewujudkan berbagai macam program, mulai dari infrastruktur hingga program perlindungan anak.

"Terima kasih Kementerian PPPA atas apresiasinya. Penghargaan ini untuk seluruh anak dan keluarga di Kota Bogor," tutur dia.

Baca juga: Sopir Rubicon Oranye yang Serempet Ayla di Tol Minta Maaf via DM Instagram

Dilansir dari laman www.kemenpppa.go.id, ada 360 kabupaten/kota di Indonesia yang dianugerahi penghargaan Kota Layak Anak.

Rinciannya, sebanyak 19 kabupaten/kota kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135 kategori Pratama.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, tidak mudah mewujudkan kabupaten/kota menjadi kota layak anak.

Sebab, sambung Bintang, selain dibutuhkan komitmen kuat dari pemimpin daerah, juga dibutuhkan koordinasi dan pengintegrasian semua program anak, mulai dari legislatif, media, dan keluarga.

"Dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, tidak bisa dilakukan hanya satu perangkat daerah saja, namun perlu keterlibatan semua pihak termasuk mendengar pandangan dan aspirasi anak," kata Bintang Puspayoga.