Heru Budi Bakal Minta BPKP Audit Proyek JIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, permasalahan dalam proses pembangunan JIS tengah didalami oleh Inspektorat DKI Jakarta.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana melibatkan BPKP untuk menindaklanjuti permasalahan dalam proyek yang digarap pada era Gubernur Anies Baswedan itu.

"Iya, nanti biar inspektorat, sama kami minta BPKP. Nanti melalui inspektorat (melibatkan BPKP)," ujar Heru dikutip Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Heru Budi Sebut Fasilitas JIS Harus Diperbaiki agar Layak Disewakan, Hasilnya buat Cicil Utang

Meski begitu, Heru belum bisa memastikan kapan audit untuk pembangunan JIS itu akan dimulai.

Dia juga tidak menjelaskan apakah Inspektorat DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan BPKP terkait rencana audit tersebut.

"Iya kita lihat nanti. Ya kemarin juga ada kan hasil audit BPK," kata Heru.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta dilakukan audit secara menyeluruh terhadap pembangunan JIS.

Hal ini seiring dengan mencuatnya isu pembangunan stadion yang tidak sesuai panduan konsultan.

Baca juga: Berbagai Hoaks Terkait JIS Jelang Piala Dunia U-17

Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris, Buro Happold, menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) tidak sesuai panduan.

"Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah," beber Buro Happold dalam pernyataan klarifikasi yang diterima Kompas.com, Minggu (9/7/2023).

Buro Happold mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS, sehingga tidak pernah pula merancangnya.

Selain itu, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apa pun yang dilakukan selanjutnya.

"Pihak PT Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019," tulisnya.