JAKARTA, KOMPAS.com - Satpol PP DKI Jakarta khawatir demo buruh yang kembali berlangsung pada Kamis (10/8/2023) ini mengganggu ketertiban umum.
Sebanyak 121 personel akhirnya disiagakan untuk turut mengamankan aksi demonstrasi, dan mengantisipasi gangguan ketertiban di 14 titik di wilayah DKI Jakarta.
"Personil Satpol PP akan menjaga keamanan di 14 titik," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin dalam keterangannya, Kamis.
Baca juga: Massa Buruh Demo Lagi di Patung Kuda, Polisi Terjunkan 7.000 Personel
Arifin tidak menjelaskan secara terperinci sebaran 14 titik yang menjadi fokus pengamanan Satpol PP DKI Jakarta.
Dia hanya mengingatkan seluruh massa aksi agar tidak merusak fasilitas umum dan sosial selama menyampaikan aspirasi.
"Tentunya kami menghimbau, kepada masyarakat agar tertib dan tidak merusak fasos maupun fasum saat menyampaikan aspirasi," kata Arifin.
Di samping itu, Arifin juga mengimbau para personel Satpol PP untuk mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban umum.
"Satpol PP yang bertugas harus mengedepankan sikap humanis, tegas dan bekerja sama dengan aparat keamanan serta unsur terkait," pungkasnya.
Baca juga: Ada Demo Buruh, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat dan Siapkan Water Cannon
Untuk diketahui, demonstrasi hari ini digelar oleh massa aksi dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).
Aksi unjuk rasa di Patung Kuda ini sudah digelar sejak Rabu kemarin oleh masa aksi dari Partai Buruh.
Partai Buruh melibatkan empat Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Pekerja Nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala Pembantu Rumah Tangga (PRT), Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan lainnya dalam aksi ini.
Mereka menggaungkan enam tuntutan kepada Pemerintah.
Massa buruh meminta pemerintah mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, menaikkan upah minimum buruh sebesar 15 persen pada 2024, serta merevisi presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen.
Baca juga: Ada Demo Buruh di Patung Kuda, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta Pusat
Selanjutnya, pemerintah diminta merevisi parliamentary threshold menjadi empat persen dari total kursi DPR RI, mencabut UU Kesehatan, serta mewujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT.
"Enam isu ini dibawa serentak dan akan aksi terus-menerus!" seru Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat orasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Rabu (9/8/2023).
Bila tak didengarkan dan ditanggapi, partai dan organisasi buruh, serta kelas pekerja lainnya, mengancam akan mogok nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.