Lobi-Lobi Heru Budi agar Swasta Terapkan WFH Saat KTT ASEAN, Bilang Itu Panggilan Negara...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mematangkan persiapan untuk menjadi tuan rumah KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung pada 5-7 September 2023.

Sejumlah cara ditempuh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bisa menerapkan kebijakan.

Salah satunya adalah melobi perusahaan-perusahaan swasta di Ibu Kota agar bersedia menerapkan work from home (WFH), khususnya selama pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN.

"Sekali lagi, teman-teman media tolong imbau pihak swasta yang bisa melakukan work from home tanpa mengganggu ekonomi dan aktivitas bisnisnya, ya silakan," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Temui langsung asosiasi perusahaan dan pengusaha

Demi mendorong sektor swasta agar WFH, Heru berencana menemui asosiasi pengusaha, asosiasi perusahaan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada Kamis (24/8/2023) ini.

Lewat pertemuan itu, dia hendak meminta pengertian pihak swasta agar mau menerapkan WFH. Hal ini dianggap sebagai bentuk dukungan swasta untuk menyukseskan KTT ASEAN.

"Saya akan komunikasi khusus untuk (KTT ASEAN) pada 5-7 September ini. Kami akan mengundang Apindo, Kadin, Asprindo, dan lain-lain mungkin. Apa yang harus kami lakukan dan anggota mereka masing-masing," ungkap Heru.

Baca juga: Saat Perintah Heru Budi soal ASN DKI WFH Belum Dilaksanakan Sepenuhnya pada Hari Pertama Penerapan

Dengan cara ini, kepadatan lalu lintas di Jakarta selama kegiatan kenegaraan itu bisa ditekan dan mobilitas para delegasi tak terganggu.

Bersamaan dengan itu, Heru juga berharap polusi udara juga bisa ditekan seiring dengan berkurangnya mobilitas kendaraan bermotor para pekerja.

"Saya tidak minta untuk mereka WFH, karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu," kata Heru.

"Tapi saya sudah sampaikan ke pihak swasta untuk menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan aktivitas swasta masing-masing. Ya seyogianya turut membantu melancarkan KTT ASEAN," sambung dia.

Rencanakan WFH 75 persen

Heru menerangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sebetulnya sudah mengimbau perusahaan di Ibu Kota agar menerapkan WFH bagi 50 persen karyawan.

Kebijakan ini dalam rangka untuk menekan polusi udara di Ibu Kota yang semakin mengkhawatirkan dan belum ada perbaikan signifikan.

Namun, kebijakan WFH bakal ditingkatkan menjadi 75 persen ketika KTT ASEAN berlangsung.

Untuk itu, Heru memiliki harapan besar agar perusahaan swasta bersedia menjalankan imbauan tersebut.