JAKARTA, KOMPAS.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku belum mendapatkan kepastian dari perusahaan swasta di Ibu Kota soal kesediaan menerapkan work from home (WFH) saat KTT ke-43 ASEAN.
Hal itu disampaikan Heru ketika menjelaskan hasil pertemuannya dengan asosiasi perusahaan, asosiasi pengusaha, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis (24/8/2023) pagi.
"Enggak (bisa dipastikan). Mereka kan mengatur sendiri. Saya minta asosiasi-asosiasi hasilnya, belum tahu, mereka yang ngatur," ujar Heru kepada wartawan.
Baca juga: Lobi-Lobi Heru Budi agar Swasta Terapkan WFH Saat KTT ASEAN, Bilang Itu Panggilan Negara...
Menurut Heru, penerapan WFH selama KTT ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023 untuk pihak swasta hanya sebatas imbauan.
Namun, Heru berharap perusahaan swasta bersedia menerapkan kebijakan tersebut demi kelancaran pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.
"Karena ini ada jalur-jalur yang 29 titik untuk buka tutup, sehingga tidak nyaman nanti bagi warga yang akan melakukan aktivitas pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2023," kata Heru.
Baca juga: Saat Perintah Heru Budi soal ASN DKI WFH Belum Dilaksanakan Sepenuhnya pada Hari Pertama Penerapan
Sebagai informasi, ada dua agenda KTT ASEAN 2023 yang berlangsung di Jakarta.
Pertama, ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) telah berlangsung pada 8-14 Juli 2023.
Kemudian, KTT ASEAN Plus atau ASEAN+3 Summit dilaksanakan pada 5-7 September 2023.
Dengan adanya acara kenegaraan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kegiatan belajar mengajar jarak jauh untuk sekolah-sekolah di Ibu Kota.
Selain itu, diterapkan juga WFH 75 persen selama KTT ke-43 ASEAN berlangsung. Aturan ini wajib dilaksanakan oleh jajaran pemerintah daerah dan bersifat imbauan untuk sektor swasta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.