Di Depan Heru Budi, F-PKS Ungkap Warga Diminta Bayar Rp 50.000 untuk Antre Beli Pangan Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengungkap ada pungutan liar dalam program pembelian pangan murah bagi warga penerima bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia Jakarta, dll.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin saat menginterupsi rapat paripurna bersama Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin (18/9/2023).

Untuk diketahui, rapat paripurna ini beragenda penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Palfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2024.

"Interupsi pimpinan. Suhud Aliyudin, PKS. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat, terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan," ujar Suhud di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI.

Baca juga: Warga Jakarta Harus Cetak Ulang KTP Saat DKI Berubah Jadi DKJ, Ini Penjelasan Dukcapil

Suhud menjelaskan, warga mengeluhkan proses pembelian pangan murah yang dipersulit. Warga harus datang ke lokasi sejak pukul 03.00 WIB jika ingin mendapatkan nomor antrean.

"Warga harus datang jam 03.00 WIB pagi, dan bahkan masih ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya," ungkap Suhud.

Selain itu, Suhud mengungkapkan, warga juga dimintai uang pungutan liar (pungli) agar mendapatkan nomor antrean pembelian pangan murah.

Suhud kemudian memutarkan bukti rekaman seorang warga yang ditawari membayar Rp 50.000 jika ingin mendapatkan antrean terdepan.

Baca juga: Sekda DKI: Sosialisasi Penggantian KTP Warga Jakarta Tunggu UU DKJ Rampung

Sementara itu, untuk mendapatkan nomor antrean di urutan tengah, warga harus membayar Rp 20.000.

"Ini pimpinan realitas di lapangan. Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," kata Suhud.

Menanggapi interupsi Suhud, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Heru Budi menindaklanjuti temuan tersebut.

"Mohon Pak Gubernur ditindaklanjuti. Ini ada yang enggak benar di lapangan mengenai pangan," ucap Prasetyo sambil menutup sidang paripurna.