KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjalankan program Percepatan Penurunan Stunting guna menangani masalah kekurangan gizi pada anak-anak di Jakarta. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama multisektor dan program yang secara khusus untuk mengatasi stunting atau tengkes.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartanto telah mempersiapkan anggaran penanganan khusus stunting melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. Heru berharap, anggaran ini mampu membiayai program penanganan stunting di ibu kota.
“Mudah-mudahan anggarannya cukup dan dapat memberikan perawatan agar bisa keluar dari masalah stunting. Kami bersama perangkat di tingkat kelurahan juga terus mendata anak yang mengalami stunting untuk ditangani,” kata Heru, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (5/10/2023).
Dalam menjalankan program tersebut, Heru menunjuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan identifikasi sasaran serta intervensi gizi, kesehatan, pendidikan, dan psikososial.
Baca juga: Trotoar Rusak karena Jaringan Utilitas, DPRD Dorong Perhatian Serius Pemprov DKI Jakarta
Selanjutnya, Dinkes Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi, guna membuat penyesuaian serta perbaikan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui penggabungan berbagai sektor yang terkait dengan stunting, seperti kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan ekonomi.
Selain itu, Percepatan Penurunan Stunting melibatkan kolaborasi antara berbagai sektor pemerintah, lembaga swasta, organisasi nonpemerintah, serta masyarakat.
“Kerja sama ini memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan efektif dalam mengatasi masalah stunting. Tujuan program ini secara signifikan mengurangi tingkat stunting pada anak-anak yang akan berdampak positif pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan,” jelas Ani.
Dinkes Jakarta juga membuat dashboard data provinsi yang meliputi data yang ada di seluruh OPD terkait dengan sejumlah langkah strategis. Pertama, dengan identifikasi sasaran untuk mencari anak-anak yang berisiko mengalami stunting.
Baca juga: Hadapi El Nino, Pemprov DKI Jakarta Optimalkan Berbagai Upaya untuk Pasok Air Bersih
Kedua, intervensi gizi dengan memberikan makanan tambahan yang kaya nutrisi, suplemen gizi, dan pengawasan serta perkembangan oleh tenaga kesehatan terlatih. Ketiga, intervensi kesehatan yang melibatkan pemberian imunisasi, pengobatan penyakit, infeksi, dan pelayanan kesehatan reproduksi untuk ibu hamil.
Keempat, intervensi pendidikan dan psikologi untuk memberikan dukungan pendidikan kepada orangtua dan keluarga mengenai gizi, perawatan anak, serta perkembangan anak. Program ini juga mencakup stimulasi dan pengembangan anak secara psikososial guna mendorong perkembangan kognitif serta emosional yang sehat.
“Pada intinya, program ini dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor dan tingkat, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat lokal, dengan tujuan utama untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak,” papar Ani.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru telah menambah anggaran penanganan stunting. Ia mempersiapkan anggaran sebesar Rp 3,53 triliun dan sudah terealisasi sebanyak Rp 1,6 triliun.
Baca juga: Dukung Pemprov DKI Jakarta Siapkan Kebutuhan Rumah, Sarana Jaya Konsisten Bangun Hunian Terjangkau
Anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting dan pemberian bantuan berupa pangan bersubsidi sebesar Rp 794.996.620.661 pada Agustus 2023.
Pangan bersubsidi tersebut berupa daging ayam sebanyak 3.091.920 ekor, daging sapi (3.041.994 kilogram), ikan (2.272 ekor), telur ayam (3.142.851 tray), beras (3.321.296 pak/lima kilogram), dan susu UHT/Ultra High Temperature (2.398.258 karton).