Pj Gubernur Heru Tangani Stunting, Persentase Tengkes di Jakarta Turun

Berdasarkan hasil pengukuran hingga Agustus 2023, ada 22.823 balita di Jakarta yang mengalami stunting. Dari jumlah itu, sebanyak 9.459 balita atau 41,4 persen telah ditangani masalah gizinya.

Sementara itu, terdapat 11.155 balita atau 48,9 persen yang tertangani dan lulus, sehingga tidak termasuk lagi ke dalam status balita stunting. 

Pemprov DKI Jakarta juga menggencarkan sosialisasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di lima wilayah administratif dan satu kabupaten. Sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial milik Pemprov DKI Jakarta, Bus Sekolah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti di MRT, LRT, dan TransJakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Optimalkan Pembangunan Rusun, Solusi Hunian Nyaman di Lahan Terbatas

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, tingkat prevalensi stunting DKI Jakarta berada di angka 14,8 persen dan 21,6 persen secara nasional. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Pemprov DKI Jakarta menargetkan tingkat prevalensi sebesar 13,7 persen.

Di Jakarta, Heru  mengawal sejumlah inovasi yang dilakukan Dinkes dan OPD terkait. Misalnya, dengan mengembangan website penanganan stunting, stunting.jakarta.go.id, untuk mempermudah pelaksanaan program.

Dilanjutkan dengan Cegah Stunting Anak Indonesia (Centing Nasi), Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting Jakarta Selatan (Go Tuntas JS), Balita Binaan Kodim, dan Taman Safari yang telah mendapatkan Government Awards dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindakan preventif agar anak terbebas dari stunting.

Tepat solusi atasi stunting di Jakarta

Masalah stunting yang terjadi di Indonesia telah menjadi fokus pemerintah. Sejumah program dan pendataan pun dilakukan, agar anak-anak yang berpotensi mengalami stunting dapat diberikan penanganan yang tepat.

Baca juga: Beri Diskon 5 Persen untuk Pembayaran PBB, Pemprov DKI Jakarta Ingin Masyarakat Memanfaatkannya

Meski tingkat prevalensinya lebih rendah dibanding daerah lain, anak-anak yang tinggal di kota besar seperti Jakarta juga memiliki risiko stunting yang sama.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto menyatakan, masalah stunting di perkotaan disebabkan kecenderungan orangtua yang lebih sibuk, sehingga tidak dapat memantau pertumbuhan anak dengan maksimal.

“Meski akses ke fasilitas kesehatan dekat dan (orangtua)  mampu secara ekonomi, tidak serta-merta anak-anak di kota bebas stunting,” kata Budi, seperti dikutip dari Kompas.id, Senin (10/4/2023).

Ia melanjutkan, masalah stunting di kota bisa berbeda dengan di desa. Selain soal gizi, penyebab stunting dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk sosial ekonomi. Oleh karena itu, Budi berharap agar penanganan stunting di kota bisa mencakup semua aspek.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Pembebasan Pajak, Simak Aturannya

“Selain asupan gizi, ada banyak faktor. Tidak cukup dengan memberi asupan makanan yang bergizi bagi ibu dan anak, tetapi juga mengatasi masalah pencemaran lingkungan, termasuk di kawasan perkotaan,” terang Budi.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan, perlu ada perbaikan lingkungan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Menurutnya, cara ini dapat menjadi intervensi dalam penurunan angka stunting.

“Variabel penyebab stunting di setiap wilayah akan berbeda, sehingga intervensi yang dilakukan bisa berbeda pula. Sekitar 70 persen penyebab stunting ditentukan oleh faktor fisik atau infrastruktur, sementara faktor gizi dan imunisasi hanya menyumbang 30 persen,” ungkap Budi.

Bicara soal lingkungan yang sehat, Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan Program Bebenah Kampung dan Bedah Rumah melalui kerja sama dengan sejumlah pihak.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Tambah 100 Bus Listrik Tahun Ini

Program tersebut dilakukan dengan revitalisasi rumah agar layak huni, yang dilengkapi dengan prasarana serta sanitasi yang lengkap. Cara ini diharapkan dapat mendorong kesehatan masyarakat, sehingga berimbas terhadap penurunan stunting. (Rindu Pradipta Hestya)