Pj Gubernur Heru Tangani Stunting, Persentase Tengkes di Jakarta Turun

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjalankan program Percepatan Penurunan Stunting guna menangani masalah kekurangan gizi pada anak-anak di Jakarta. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama multisektor dan program yang secara khusus untuk mengatasi stunting atau tengkes.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartanto telah mempersiapkan anggaran penanganan khusus stunting melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. Heru berharap, anggaran ini mampu membiayai program penanganan stunting di ibu kota.

“Mudah-mudahan anggarannya cukup dan dapat memberikan perawatan agar bisa keluar dari masalah stunting. Kami bersama perangkat di tingkat kelurahan juga terus mendata anak yang mengalami stunting untuk ditangani,” kata Heru, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (5/10/2023).

Dalam menjalankan program tersebut, Heru menunjuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan identifikasi sasaran serta intervensi gizi, kesehatan, pendidikan, dan psikososial.

Selanjutnya, Dinkes Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi, guna membuat penyesuaian serta perbaikan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui penggabungan berbagai sektor yang terkait dengan stunting, seperti kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, dan ekonomi.

Selain itu, Percepatan Penurunan Stunting melibatkan kolaborasi antara berbagai sektor pemerintah, lembaga swasta, organisasi nonpemerintah, serta masyarakat.

“Kerja sama ini memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan efektif dalam mengatasi masalah stunting. Tujuan program ini secara signifikan mengurangi tingkat stunting pada anak-anak yang akan berdampak positif pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan,” jelas Ani.

Dinkes Jakarta juga membuat dashboard data provinsi yang meliputi data yang ada di seluruh OPD terkait dengan sejumlah langkah strategis. Pertama, dengan identifikasi sasaran untuk mencari anak-anak yang berisiko mengalami stunting.

Kedua, intervensi gizi dengan memberikan makanan tambahan yang kaya nutrisi, suplemen gizi, dan pengawasan serta perkembangan oleh tenaga kesehatan terlatih. Ketiga, intervensi kesehatan yang melibatkan pemberian imunisasi, pengobatan penyakit, infeksi, dan pelayanan kesehatan reproduksi untuk ibu hamil.

Keempat, intervensi pendidikan dan psikologi untuk memberikan dukungan pendidikan kepada orangtua dan keluarga mengenai gizi, perawatan anak, serta perkembangan anak. Program ini juga mencakup stimulasi dan pengembangan anak secara psikososial guna mendorong perkembangan kognitif serta emosional yang sehat.

“Pada intinya, program ini dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor dan tingkat, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat lokal, dengan tujuan utama untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak,” papar Ani.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru telah menambah anggaran penanganan stunting. Ia mempersiapkan anggaran sebesar Rp 3,53 triliun dan sudah terealisasi sebanyak Rp 1,6 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting dan pemberian bantuan berupa pangan bersubsidi sebesar Rp 794.996.620.661 pada Agustus 2023.

Pangan bersubsidi tersebut berupa daging ayam sebanyak 3.091.920 ekor, daging sapi (3.041.994 kilogram), ikan (2.272 ekor), telur ayam (3.142.851 tray), beras (3.321.296 pak/lima kilogram), dan susu UHT/Ultra High Temperature (2.398.258 karton).

Berdasarkan hasil pengukuran hingga Agustus 2023, ada 22.823 balita di Jakarta yang mengalami stunting. Dari jumlah itu, sebanyak 9.459 balita atau 41,4 persen telah ditangani masalah gizinya.

Sementara itu, terdapat 11.155 balita atau 48,9 persen yang tertangani dan lulus, sehingga tidak termasuk lagi ke dalam status balita stunting. 

Pemprov DKI Jakarta juga menggencarkan sosialisasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di lima wilayah administratif dan satu kabupaten. Sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial milik Pemprov DKI Jakarta, Bus Sekolah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti di MRT, LRT, dan TransJakarta.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, tingkat prevalensi stunting DKI Jakarta berada di angka 14,8 persen dan 21,6 persen secara nasional. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Pemprov DKI Jakarta menargetkan tingkat prevalensi sebesar 13,7 persen.

Di Jakarta, Heru  mengawal sejumlah inovasi yang dilakukan Dinkes dan OPD terkait. Misalnya, dengan mengembangan website penanganan stunting, stunting.jakarta.go.id, untuk mempermudah pelaksanaan program.

Dilanjutkan dengan Cegah Stunting Anak Indonesia (Centing Nasi), Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting Jakarta Selatan (Go Tuntas JS), Balita Binaan Kodim, dan Taman Safari yang telah mendapatkan Government Awards dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindakan preventif agar anak terbebas dari stunting.

Masalah stunting yang terjadi di Indonesia telah menjadi fokus pemerintah. Sejumah program dan pendataan pun dilakukan, agar anak-anak yang berpotensi mengalami stunting dapat diberikan penanganan yang tepat.

Meski tingkat prevalensinya lebih rendah dibanding daerah lain, anak-anak yang tinggal di kota besar seperti Jakarta juga memiliki risiko stunting yang sama.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto menyatakan, masalah stunting di perkotaan disebabkan kecenderungan orangtua yang lebih sibuk, sehingga tidak dapat memantau pertumbuhan anak dengan maksimal.

“Meski akses ke fasilitas kesehatan dekat dan (orangtua)  mampu secara ekonomi, tidak serta-merta anak-anak di kota bebas stunting,” kata Budi, seperti dikutip dari Kompas.id, Senin (10/4/2023).

Ia melanjutkan, masalah stunting di kota bisa berbeda dengan di desa. Selain soal gizi, penyebab stunting dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk sosial ekonomi. Oleh karena itu, Budi berharap agar penanganan stunting di kota bisa mencakup semua aspek.

“Selain asupan gizi, ada banyak faktor. Tidak cukup dengan memberi asupan makanan yang bergizi bagi ibu dan anak, tetapi juga mengatasi masalah pencemaran lingkungan, termasuk di kawasan perkotaan,” terang Budi.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan, perlu ada perbaikan lingkungan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Menurutnya, cara ini dapat menjadi intervensi dalam penurunan angka stunting.

“Variabel penyebab stunting di setiap wilayah akan berbeda, sehingga intervensi yang dilakukan bisa berbeda pula. Sekitar 70 persen penyebab stunting ditentukan oleh faktor fisik atau infrastruktur, sementara faktor gizi dan imunisasi hanya menyumbang 30 persen,” ungkap Budi.

Bicara soal lingkungan yang sehat, Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan Program Bebenah Kampung dan Bedah Rumah melalui kerja sama dengan sejumlah pihak.

Program tersebut dilakukan dengan revitalisasi rumah agar layak huni, yang dilengkapi dengan prasarana serta sanitasi yang lengkap. Cara ini diharapkan dapat mendorong kesehatan masyarakat, sehingga berimbas terhadap penurunan stunting. (Rindu Pradipta Hestya)