Heru Budi Klaim Angka Pengangguran di Jakarta Tahun Ini Turun Jadi 6,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengeklaim persentase angka pengangguran di Ibu Kota pada 2023 ini menurun dari tahun sebelumnya.

"Kalau by data, pada 2022 itu ada 7,18 persen pengangguran di Jakarta. Pada 2023 menjadi 6,5 persen, artinya turun," ujar Heru di kawasan Jakarta Utara, Rabu (15/11/2023).

Namun demikian, Heru tak menampik bahwa sampai saat ini masih ada pengangguran di Jakarta.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini masih berupaya untuk menurunkan jumlah pengangguran di Ibu Kota.

Baca juga: JIS Kebanjiran Saat Piala Dunia U-17, Heru Budi Perintahkan Anak Buah Benahi Saluran Air

"Apa yang dilakukan, ya banyak. PAN kemarin bilang link and match untuk memberikan kesempatan pekerjaan, memacu untuk investasi di Jakarta," ucap Heru.

Penjelasan Heru ini juga menanggapi pernyataan Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto soal angka pengangguran di DKI mencapai 3,1 juta orang.

Menurut Bambang, kondisi ini disebut karena kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak lagi relevan dalam mengentaskan pengangguran.

"Mohon maaf nih, tidak ada penyesuaian yang berarti. Jadi saya mohon Pak Pj Gubernur, itu dirombak aja lah. Pelatihan lapangan kerja kita sudah tidak kompatibel lagi, ketinggalan zaman," ujar Bambang saat rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: JIS Kebanjiran, Heru Budi Sebut karena Ada Aliran Air Tersumbat Kabel

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Bambang, terdapat 8,3 juta warga DKI Jakarta berusia pekerja. Namun, hanya 5,2 juta orang yang masuk kategori angkatan kerja.

"Selebihnya 3,1 juta itu dinyatakan tidak kerja atau tidak jelas. Ini angka yang luar biasa menurut saya. Dan 3 juta itu, ada kurang lebih 400.000 yang masuk kategori pengangguran terbuka," ungkap Bambang.

Menurut Bambang, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seharusnya bisa mengevaluasi dan memperbarui program link and match yang telah berjalan.

Sebab, perlu ada penyesuaian program yang relevan dengan perkembangan teknologi digital. Dengan begitu, angka pengangguran di Jakarta diharapkan bisa ditekan.

"Link and match ini hadir bukan guyon ini. Ini program pemerintah sejak tahun 2019. Ini adalah peningkatan relevansi antara dunia pendidikan dan lapangan kerja," kata Bambang.

"Dulu itu memfokuskan kepada optimalisasi. Kalau sekarang itu fokus kepada optimisasi yang berbasis teknologi digital dan artificial intelligence," sambung dia.