Diprotes, Dinkes Depok Lepas Stiker Berwajah Wali Kota Idris di Wadah Makanan Pencegah Stunting

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengakui, banyak pihak yang mengkritik penggunaan stiker bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono, pada tutup wadah makanan pencegah stunting.

Karena itu, Dinkes telah meminta vendor penyedia makanan dalam program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk melepas stiker tersebut.

"Kemarin ketika banyak protes, kami sudah sampaikan pada vendor, tolong lepas stikernya," kata Mary saat ditemui di Balai Kota Depok, Kamis (16/11/2023).

Baca juga: Hari Ketujuh, Menu Pencegahan Stunting di Cilodong Dapat Paket Makanan Lengkap

Adapun stiker tersebut menampilkan potret Idris dan Imam yang tersenyum. Di bawahnya terdapat tulisan "Bocah Depok Kudu Sehat. Prestasi Hebat, Stunting Minggat".

Mary berujar, penggunaan stiker tersebut sebenarnya tidak memiliki tujuan khusus.

"Ini kan program Pemkot. Kami sebenarnya tidak punya tendensi apa-apa. Itu Wali Kota kami," ujar dia.

Pemkot Depok awalnya menggunakan stiker bergambar Idris-Imam untuk menunjukkan bahwa pemberian makanan pencegah stunting itu adalah program Pemerintah Kota Depok.

"Ini program Pemkot yang memang serentak untuk seluruh kecamatan. Ya sudah, (stiker) sebagai tanda saja bahwa ini program Pemkot Depok," tutur Mary.

Baca juga: Geram, Komisi D DPRD Panggil Semua Pihak Terkait Menu Pencegah Stunting di Depok

Namun, karena menerima banyak kritik dan masukan terkait stiker tersebut, Dinkes meminta vendor melepas stiker dari tutup wadah makanan tersebut.

"Mungkin sebagian sudah ada yang melepas stikernya, sebagian belum karena riweuh, tapi kami sudah sampaikan melalui puskesmas (untuk melepas stikernya)," ujar Mary.

Adapun menu pencegah stunting di Depok menjadi sorotan. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, menu makanan tersebut hanya nasi, kuah sup, tahu, dan sawi.

Ada pula wadah makanan yang hanya berisi nuget.

Dinkes mengakui adanya kekeliruan dalam pemberian makanan itu. Dinkes menyebut kader posyandu yang mendistribusikan makanan tambahan itu tidak mendapatkan sosialisasi dengan baik.

Dinkes pun mengevaluasi pemberian makanan tambahan tersebut.