Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Tak Cuma Cecar Pemkot Depok Soal Menu Pencegah Stunting, tapi Juga Harga Toples dan Stiker Wajah Wali Kota

Kompas.com - 17/11/2023, 20:28 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Buntut menu pencegah stunting atau tengkes yang tak memadai membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dicecar oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Mereka dicecar saat rapat terbukan soal program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi stunting di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat, Jumat (17/11/2023).

Rapat itu menyinggung menu PMT yang memakan anggaran Rp 4,9 miliar itu tak layak. Padahal, setiap menu yang disajikan itu Rp 18.000 per porsi.

Baca juga: DPRD Depok Pertanyakan Wajah Wali Kota Mejeng di Stiker Toples Menu Stunting, padahal Dana dari APBN

"Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan," kata anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah, Jumat.

"Maka itu sebaiknya kita berilah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan," kata dia.

Tak hanya kualitas menu, ternyata ada hal-hal lain yang membuat masyarakat hingga anggota dewan. Salah satunya soal aksesoris hingga kemasan yang disebut tak patut.

Atribut partai

Qonita sempat menyentil kader puskesmas soal aksesori warna dan foto anggota partai yang digunakan ketika membagikan menu PMT.

Padahal, hal tersebut dilarang demi menjaga kondusivitas Kota Depok dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: Anggota DPRD Cecar Dinkes Depok, Pertanyakan Harga Toples pada Makanan Tambahan Pencegah Stunting

"Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Qonita.

Adapun polemik PMT di Kota Depok saat ini tengah menjadi sorotan usai viral di media sosial.

Pasalnya, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Harga toples

Anggota Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi, juga mencecar jajaran Dinas Kesehatan Kota Depok terkait penggunaan toples pada makanan tambahan pencegah stunting.

Babai mengatakan anggaran untuk pengadaan toples cukup besar. Dia pun mencecar dari mana sebenarnya inisiasi penggunaan toples itu berasal.

Baca juga: Panggil Dinas Kesehatan Kota Depok, Komisi D DPRD Cecar Persoalan Menu Stunting

Merespons pertanyaan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok Mary Liziawati berkata, toples wadah menu PMT disediakan langsung oleh WUB (wirausaha bersama) yang menjadi pihak ketiga.

Dalam kesempatan itu, perwakilan WUB dari sejumlah kecamatan pun buka suara. Namun tidak ada jawaban pasti berapa tepatnya harga satu toples tersebut. Sahut-sahutan pun terjadi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com