Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU DKI Kesulitan Cari Alternatif Gudang Logistik Pemilu di Mampang dan Kebayoran Lama

Kompas.com - 28/11/2023, 19:02 WIB
Tria Sutrisna,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kesulitan mencari lokasi alternatif untuk tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kecamatan Mampang dan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina menjelaskan, sampai saat ini, jajarannya belum menemukan lokasi yang tepat untuk digunakan sebagai gudang.

Sebab, beberapa lokasi alternatif yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sesuai harapan KPU.

“Yang menjadi masalah utama sampai hari ini ada dua tempat, yaitu di Kecamatan Mampang Prapatan dan Kebayoran Lama. Sampai kemarin rapat 24 November 2023, belum menemukan solusi,” ujar Nelvia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Keluhkan GOR Bakal Jadi Gudang Logistik, KPU DKI: Masih Disewakan untuk Hajatan

Dia mencontohkan, aula Kantor Kecamatan Kebayoran Lama ditawarkan menjadi tempat alternatif untuk rekapitulasi dan gudang logistik.

Namun, tempat ini dikhawatirkan membuat petugas pemungutan dan penghitungan suara kewalahan karena berada di lantai 4 kantor kecamatan.

“Kalau lantai 4, teman-teman mengangkat logistik perlu effort, lalu luasnya tidak memenuhi. Tidak ada penawaran lain juga. (Petugas di Kecamatan) Kebayoran Lama mereka menyatakan menyerah,” kata Nelvia.

Nelvia menambahkan, permasalahan yang sama juga ditemukan di Kecamatan Mampang Prapatan. Kondisinya diperparah dengan potensi banjir di area kantor kecamatan.

Baca juga: KPU DKI Kekurangan Gudang Logistik Imbas 11 GOR Direvitalisasi

Untuk itu, KPU berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mencari lokasi alternatif selain aset milik daerah, dengan cara menyewa tempat tertentu.

“Masih kurang juga dengan kebutuhan kami. Tempatnya itu juga berisiko banjir. Kalau tidak ada lagi aset milik pemerintah di wilayah itu, kami minta difasilitasi dengan anggaran sewa dari Pemerintah Provinsi,” tutur Nelvia.

Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta mengeluhkan kekurangan tempat rekapitulasi dan gudang logistik untuk Pemilu 2024 dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Kekurangan itu disebabkan oleh adanya 11 gelanggang olahraga (GOR) untuk gudang logistik, yang malah direvitalisasi pada tahun politik.

KPU juga mengeluhkan adanya GOR calon gudang logistik yang masih disewakan untuk acara pernikahan menjelang Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com