Penetapan Firli Bahuri sebagai Tersangka Sah, Polda Metro Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi Polda Metro Jaya menegaskan, penetapan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah sesuai prosedur.

Hal itu disampaikan tim advokasi Polda Metro Jaya dalam sidang lanjutan praperadilan dengan pemohon Firli Bahuri di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).

“Mengingat penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut kiranya berkenan memutus dengan amar putusan dalam eksepsi," kata Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera di ruang sidang.

Baca juga: Polda Metro Sebut Penggeledahan Apartemen Tetap Sah meski Firli Bahuri Sudah Jadi Tersangka

Amar putusan dalam eksepsi terdiri dari dua poin.

Pertama, menyatakan menerima eksepsi dari termohon. Kedua, menyatakan permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Di lain sisi, dalam pokok perkaranya, Putu menyebut, penetapan Firli sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan, berdasarkan keterangan 91 saksi dan sudah sesuai dengan hukum.

Maka dari itu, Putu menegaskan menolak segala gugatan Firli.

“Menyatakan sah penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan S.6/25/XI/S3./Ditreskrimsus/22 November 2023 atas nama tersangka Drs. Firli Bahuri MSI,” kata dia.

Baca juga: Polda Metro Sebut Bukan SYL yang Laporkan Dugaan Pemerasan oleh Firli Bahuri

“Menyatakan menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya,” lanjut dia.

Sebelumnya, kubu Firli Bahuri membantah seluruh eksepsi yang telah disampaikan oleh Tim Advokasi Polda Metro Jaya.

Firli meminta hakim menolak keseluruhan eksepsi yang telah disampaikan oleh pihak termohon.

"Bahwa tidak benar keseluruhan dalil yang dinyatakan oleh termohon pada bagian dalam eksepsi, sebagaimana yang dimaksud pada jawaban termohon,” kata salah satu kuasa hukum Firli di sidang dengan agenda pembacaan replik, Selasa (12/12/2023).