Cegah Penyelundupan Surat Suara, Petugas Sortir-Lipat Digeledah Sebelum dan Sesudah Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur menggeledah ratusan pekerja sebelum dan sesudah sortir-lipat surat suara.

Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia menjelaskan, langkah tersebut untuk mencegah penyelundupan surat suara ilegal alias yang sudah dicoblos.

"Langkah keamanan kami untuk para penyortir dan pelipat surat suara adalah penggeledahan," terang dia di Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (2/1/2024).

Untuk penggeledahan, pihaknya sudah menyiapkan sekuriti berjenis kelamin pria dan wanita.

Baca juga: KPU Jaktim Pekerjakan 260 Orang untuk Sortir-Lipat Surat Suara Pemilu 2024

Sekuriti pria menggeledah pekerja pria dan sekuriti wanita menggeledah pekerja wanita. 

"Semua HP, kantung (tas), dikumpulkan di satu tempat. Ketika selesai bekerja dan keluar (dari gudang), posisinya mereka sudah diperiksa," Tedi berujar.

Selain itu, Tedi juga bekerja dengan pihak kepolisian untuk mengamankan lokasi penyortiran dan pelipatan surat suara.

"Total petugas keamanan (polisi dan sekuriti) diperkirakan 15 orang. Ini di luar yang patroli. Sekitar jam 17.00 WIB, ada petugas yang patroli berkeliling (lokasi sortir-lipat) dan memastikan situasi aman," ucap Tedi.

Sejak 1 Januari 2024, KPU Jakarta Timur sudah menyortir dan melipat surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Cerita Petugas Lipat Surat Suara Pemilu 2024, Tinggalkan Kerjaan di Percetakan dan Diupah Lebih Besar

Jumlah surat suara yang telah melalui sortir-lipat adalah 566.500. Mereka terdiri dari surat suara untuk pemilihan anggota DPRD DKI dapil 6 dan dapil 5, serta pemilihan anggota DPR RI.

KPU Jakarta Timur terlebih dahulu menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan anggota DPRD DKI dapil 6, dilanjutkan dengan surat suara untuk dapil 5 dan DPR RI.

Surat suara untuk pemilihan anggota DPRD DKI dapil 4 belum disentuh karena sortir-lipat untuk dapil 5 dan 6 masih berjalan.

Sementara itu, surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta DPD, belum diterima KPU Jakarta Timur.

Surat suara itu kemungkinan baru diterima pada 7 Januari mendatang.