Soal Spanduk Amin di Kampung Susun Akuarium, Ketua Koperasi: Bukan Rusunawa yang Dikelola Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Dharma Diani mengatakan, Kampung Susun Akuarium bukanlah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal ini terkait penurunan spanduk “Selamat Tahun Baru, Presiden Baru” bergambar pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Amin yang terpasang di gedung Blok A Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Mereka (warga) merasa ini hak politiknya. Kami juga selalu bilang, ini kampung susun, bukan rusunawa yang dikelola oleh UPRS (unit pengelola rumah susun),” tegas Diani saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Spanduk Amin Masih Terpasang di Pagar Kampung Susun Akuarium, Ketua RT: Akan Digeser ke Area Luar

“Kami mengelola diri kami sendiri dengan wadah koperasi. Kami memang masih sewa jangka panjang lima tahun, kami bayar di muka di BPAD, dan kami sedang proses untuk ini bisa dihibahkan kepada kami,” lanjut dia.

Terlepas dari hal tersebut, Diani menegaskan, tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang menghuni Kampung Susun Akuarium.

“Mungkin karena kurang pemahaman semua pihak yang anggap ini (Kampung Susun Akuarium) sama dengan rusunawa di luar sana,” ucap Diani.

Diberitakan sebelumnya, warga Kampung Susun Akuarium menurunkan spanduk bergambar Amin yang terpasang di Blok A pada Senin (8/1/2024), setelah terpampang sejak Minggu (31/12/2023).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melarang alat peraga kampanye dipasang di beberapa tempat saat masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu 2024) dimulai, 28 November 2023.

Baca juga: Polemik Baliho Raksasa Bergambar Amin di Kampung Susun Akuarium: Tetap Dicopot, meski Kehendak Warga

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU DKI Nomor 363 Tahun 2023 yang diteken 24 November 2023.

Dalam SK itu, KPU DKI melarang peserta Pemilu untuk memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Kemudian, gedung milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, fasilitas milik Pemprov DKI, jalan protokol, hingga sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan adalah lokasi yang diharamkan untuk dipasang alat peraga kampanye.

Pagar pemisah jalan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, stasiun, pelabuhan, tiang listrik, dan area jalan tol juga diminta oleh KPU DKI supaya bersih dari alat peraga kampanye.

Selain itu, KPU DKI juga meminta kepada peserta Pemilu untuk mempertimbangkan nilai estetika dan keindahan kota dalam memasang alat peraga kampanye.