Kadishub DKI: B2W Lebih Baik Gencarkan Sosialisasi Jalur Sepeda daripada Gugat Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo meminta komunitas pengendara sepeda Bike to Work (B2W) Indonesia untuk menggencarkan sosialisasi jalur sepeda di Ibu Kota kepada warga.

Menurut dia, langkah itu lebih baik dibandingkan rencana B2W menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait jalur sepeda.

"Kami mengimbau kepada komunitas seperti B2W lebih menggencarkan untuk sosialisasi kepada warga, daripada misal menggugat," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Surati Pemprov DKI Terkait Jalur Sepeda, B2W: Kalau Kami Tidak Puas Jawabannya, Baru ke Pengadilan

Syafrin berujar, jalur sepeda di Jakarta sudah memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Karena itu, B2W sebaiknya menggencarkan sosialisasi agar lebih banyak warga yang bersepeda.

"Lebih baik mari yang sudah ada berdayakan dengan mengajak masyarakat untuk intens (bersepeda)," ucap Syafrin.

"Karena begitu dilihat, oh ternyata apa yang sudah diupayakan pemerintah itu belum disosialisasikan oleh komunitas. Ini jadi kami mengajak semua bersama-sama," sambung dia.

Baca juga: Bakal Digugat B2W soal Jalur Sepeda, Kadishub Mengaku Justru Tingkatkan Kualitasnya

Syafrin menuturkan, jumlah pengguna sepeda pada saat ini belum meningkat dibandingkan saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

Dia menyatakan bahwa pengguna pesepeda saat ini baru mencapai 5.000 orang per hari.

"Memang untuk pengguna sepeda dari data itu belum ada peningkatan. Konstan untuk jumlahnya. Rata-rata 5.000 per hari ini," ucap Syafrin.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima berencana menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait jaminan keamanan pesepeda.

"Kami menggugat Pemprov DKI di PTUN dan gugatan kali ini tentang malapraktik tata kelola Kota Jakarta dalam menjamin keamanan pesepeda," ujar Fahmi saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2024).

Baca juga: Predikat Jakarta Ramah Sepeda Dicabut B2W, Heru Budi Merespons dengan Senyum

Menurut Fahmi, B2W mencatat, dalam kurun waktu satu tahun atau pada 2023, Pemprov DKI diduga telah melakukan malapraktik tata kelola Kota Jakarta.

Ia membeberkan, Pemprov DKI memangkas anggaran jalur sepeda dalam RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar pada November 2022.

Pada April 2023, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono juga dianggap melakukan rekayasa lalu lintas di pertigaan Santa, Jakarta Selatan, dengan membongkar jalur pedestrian dan jalur sepeda.

"Mei 2023, 18 ruas jalan Ibu Kota diperintahkan diaspal ulang, dengan dalih menyambut KTT Asean tetapi dengan menutup jalur sepeda yang sudah ada dan tidak dikembalikan lagi seperti semula," kata Fahmi.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga membongkar stick cone pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalur sepeda Oktober 2023.

Menurut Fahmi, Dishub DKI beralasan bahwa stick cone itu membahayakan pengendara lain.

"Lalu (anggaran) pembangunan lajur sepeda sebesar Rp 4.513.936.931 masuk anggaran pengurangan atau pengalihan, dan tidak dianggarkan kembali," kata Fahmi.