B2W Laporkan Heru Budi ke Ombudsman Terkait Polemik Jalur Sepeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas pengendara sepeda Bike To Work (B2W) Indonesia melaporkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman atas dugaan malapraktik pengelolaan dan pemeliharaan jalur sepeda di Ibu Kota.

"Sudah melaporkan, tentang dugaan malapraktik pengelolaan dan pemeliharaan lajur sepeda di DKI Jakarta ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya," ujar Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima saat dikonfirmasi, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Kadishub DKI: B2W Lebih Baik Gencarkan Sosialisasi Jalur Sepeda daripada Gugat Pemprov

Fahmi mengatakan, pelaporan itu telah dilakukan B2W Indonesia ke Ombudsman RI pada Rabu (21/2/2024).

Para anggota B2W bersepeda bersama dari Stasiun LRT Kuningan, tepatnya di depan Kantor Kementerian Kesehatan, menuju Gedung Ombudsman.

"Iya (masih berkaitan dengan gugatan ke PTUN). Tahapan sebelum ke PTUN, kami via Ombudsman. Ini atas saran kuasa hukum, kita pararel ke Ombudsman, karena Pemprov belum responsif dalam upaya administratif," kata Fahmi.

B2W sebelumnya berencana menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan malapraktik tata kelola Jakarta dalam menjamin keamanan pengendara sepeda.

"Kami menggugat Pemprov DKI di PTUN, dan gugatan kali ini tentang malapraktik tata kelola Kota Jakarta dalam menjamin keamanan pesepeda," ujar Fahmi saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2024).

B2W mencatat, sepanjang 2023, Pemprov DKI diduga melakukan malapraktik tata kelola Kota Jakarta.

Baca juga: Surati Pemprov DKI Terkait Jalur Sepeda, B2W: Kalau Kami Tidak Puas Jawabannya, Baru ke Pengadilan

Salah satu yang dilakukan Pemprov DKI yakni memangkas anggaran jalur sepeda pada RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar pada November 2022.

Fahmi juga menyorot kebijakan Heru Budi yang melakukan rekayasa lalu lintas di pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, dengan membongkar jalur pedestrian dan jalur sepeda, April 2023.

"Mei 2023, 18 ruas jalan ibu kota diperintahkan diaspal ulang, dengan dalih menyambut KTT ASEAN, tetapi dengan menutup jalur sepeda yang sudah ada, dan tidak dikembalikan lagi seperti semula," kata dia.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga membongkar stick cone pembatas jalur sepeda di 13 ruas pada Oktober 2023.

Menurut Fahmi, Dishub DKI beralasan bahwa pembongkaran stick cone itu membahayakan pengendara lain.

"Lalu, pembangunan lajur sepeda sebesar Rp 4.513.936.931 masuk anggaran pengurangan atau pengalihan, dan tidak dianggarkan kembali," imbuh dia.